Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 71,1 Persen Responden Percaya Pemerintah Mampu Menangani jika Situasi Covid-19 Memburuk

Kompas.com - 13/06/2022, 11:03 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, 63,5 persen responden menjawab yakin saat diajukan pertanyaan "yakin atau tidakkah Anda dengan kemampuan pemerintah untuk menangani apabila terjadi perburukan situasi Covid-19 dalam waktu dekat?"

Sementara 7,6 persen responden menjawab sangat yakin.

 

Meski demikian, peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, tidak seharusnya upaya pemerintah untuk mendorong transisi status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi dilakukan secara gegabah.

"Pasalnya, sekitar satu setengah bulan setelah mobilisasi besar-besaran selama masa mudik Lebaran, potensi lonjakan kasus kembali menghadang. Hal ini terlihat dari kasus positif harian yang konsisten berada di atas angka 500 kasus dalam beberapa hari terakhir," tulis Rangga seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70 Persen Responden Sepakat Status Covid-19 Jadi Endemi

Ia pun menilai tren penambahan kasus yang meningkat menunjukkan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia belum stabil.

Variabel seperti peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan atau keberadaan varian baru bisa jadi akan membuat perburukan situasi Covid-19 di Tanah Air tereskalasi cepat.

Di sisi lain, virus penyebab Covid-19 juga masih bermutasi hingga saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saaat ini terdapat delapan kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Meski seluruh pasien yang terpapar sudah dinyatakan sembuh, namun sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut telah mendapatkan vaksin lebih dari dua dosis.

Baca juga: Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 di Tengah Penularan Subvarian Baru Omicron

"Tak mengherankan, masih cukup banyak komponen masyarakat yang merasa belum sepakat dengan transisi status yang tengah disiapkan pemerintah," tulis Rangga.

Dari hasil survei, sebanyak 26,5 persen responden atau lebih dari seperempat responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana ini.

Rangga menilai, potensi perburukan perlu selalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah ketika meramu kebijakan transisi.

"Pengalaman digempur wabah yang telah dialami selama dua tahun terakhir membuat mereka ragu aka kemampuan pemerintah menghadapi gelombang Covid-19 di kemudian hari," jelas Rangga.

Baca juga: Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Untuk diketahui, pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022. Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com