Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minim Tokoh Buat Diusung Capres Bakal Jadi Problem Koalisi PKS-PKB

Kompas.com - 10/06/2022, 16:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan bakal kurang menarik minat partai lain untuk bergabung.

Menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, permasalahan utama poros koalisi PKB-PKS adalah tidak ada tokoh politik yang menonjol dari kedua partai itu.

"Prospek masa depan politik koalisi PKB dan PKS menurut saya akan sulit menjaring peminat mengingat stok tokoh yang dimiliki ke dua partai ini tidak atau kurang laku di pasar politik nasional," ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Dalam sejumlah hasil riset dari berbagai lembaga survei terkait tokoh-tokoh yang diperkirakan akan meramaikan bursa kandidat calon presiden, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih berada di urutan bawah. Hal itu membuat sosoknya diperkirakan bakal sulit bersaing, walaupun Cak Imin, sapaan Muhaimin, berkeinginan bisa menjadi capres 2024.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan PKS, PKB Sebut Muhaimin Capres Bukan Lagi Harga Mati

"Elektabilitas Cak Imin pun juga tidak beranjak dari survei berbagai lembaga survei yakni di luar 5 besar dan berada di jajaran capres dengan elektabilitas dua koma," ujar Ari.

Sedangkan PKS sampai saat ini mendorong Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri untuk meramaikan bursa capres 2024. Dia memang pernah menjadi Menteri Sosial Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.

Salim juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman dari 2005 sampai 2009, menggantikan Maftuh Basyuni.

Akan tetapi, elektabilitas Salim dari hasil riset sejumlah lembaga survei berada di luar peringkat 10 besar kandidat capres 2024.

"Belum lagi sosok andalan PKS pun juga tidak 'dilirik' pasar pemilih," ucap Ari.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Kami Sering Di-framing Seakan Tak Bisa Bertemu

Gagasan poros koalisi PKS-PKB diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Ide koalisi PKS-PKB seakan ingin mengikuti jejak Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Aboe mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata Aboe.

Baca juga: Koalisi yang Dibangun PKB-PKS Buka Pintu bagi Partai Lain untuk Gabung

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com