Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Bintara Polri Gagal karena Buta Warna, Pengamat: Aneh, Cek Kesehatan Dua Kali

Kompas.com - 03/06/2022, 10:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menduga ada kecurangan terkait gagalnya calon Bintara Polri atas nama Fahri Fadilah Nur Rizki menjadi polisi karena dinyatakan buta warna parsial.

Dia mencurigai tahapan seleksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Tahapan seleksi penerimaan calon anggota polisi saat ini memang bisa memunculkan asumsi-asumsi adanya kecurangan," ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/6/2022).

Bambang menekankan jadwal tahapan seleksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian patut dikritisi.

Baca juga: Mengenal Buta Warna Parsial, Penyebab Calon Bintara Polri Gagal Lolos Seleksi

Menurut dia, bagaimana bisa seseorang yang sudah lolos dalam seleksi, bahkan mendapat ranking 35 dari ribuan calon peserta, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus karena baru ketahuan bahwa peserta itu buta warna parsial.

"Kalau prasyarat tidak buta warna itu adalah sesuatu yang penting dan tidak bisa diganggu gugat, harusnya ditempatkan di awal-awal seleksi, bukan di tahap-tahap akhir," tuturnya.

Bambang menganggap pemeriksaan kesehatan (rikkes) terkait buta warna di tahap akhir itu aneh.

Baca juga: Hari Kedelapan Pencarian Eril, Ridwan Kamil Putuskan Pulang ke Indonesia untuk Jalani Tugas Gubernur

Adapun pemeriksaan kesehatan memang dilakukan dua kali, yakni di awal dan di akhir seleksi.

"Menjadi aneh adalah rikkes kedua diadakan setelah psikotes, tes potensi akademik, dan tes kesamaptaan jasmani. Sementara rikkes kedua ini justru menempatkan pemeriksaan yang dianggap vital, seperti buta warna, antropometri yang bagi sebagian orang tidak kasat mata, seperti tinggi badan, varises dan sebagainya yang kelihatan," papar Bambang.

Kemudian, kata Bambang, pemeriksaan kesehatan di tahap awal seharusnya sudah dilakukan secara detail, termasuk yang menyangkut prasyarat utama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Nasional
5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

Nasional
Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Nasional
Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Nasional
Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Nasional
Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Nasional
Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Nasional
Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Nasional
Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Nasional
Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com