Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011

KOMPAS.com - Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum.

Hierarki peraturan perundang-undangan kini diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

• Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku.
• Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
• Peraturan pemerintah.
• Peraturan presiden.
• Peraturan daerah provinsi: Termasuk di dalamnya Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan daerah khusus atau perdasus, serta peraturan daerah provinsi atau perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
• Peraturan daerah kabupaten atau kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut. Hierarki yang dimaksud adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hierarki didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
• Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
• Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
• Mahkamah Agung atau MA.
• Mahkamah Konstitusi atau MK.
• Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
• Komisi Yudisial atau KY.
• Bank Indonesia.
• Menteri.
• Badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota, bupati atau walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Hierarki peraturan perundang-undangan inilah yang berlaku di Indonesia hingga kini.

Referensi

• Busroh, Firman Freddy. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok: Rajawali Pers