Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Stunting Disebabkan Pola Hidup dan Kualitas Pengasuhan Anak yang Rendah

Kompas.com - 18/03/2022, 15:12 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, salah satu masalah yang menyebabkan anak stunting yakni pola hidup dan pola pengasuhan yang rendah.

Hal tersebut, menurut Bintang berkaitan dengan ketidaksiapan seseorang menjadi orang tua.

"WHO menyebutkan, salah satu masalah stunting adalah karena tingginya pernikahan dini. Perempuan dan laki-laku usia anak yang melakukan pernikahan belum matang secara psikologis, pengetahuan dan pemahaman secara kehamilan, dan pola asuh anak belum baik," kata Bintang dari webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Di sisi lain, secara fisik, organ reproduksi pasangan yang melakukan pernikahan dini juga belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin.

Baca juga: Tak Puas dengan Pernyataan Jokowi Soal Stunting, Megawati: Harusnya Tidak Ada

Selain itu, kemampuan finansial pasangan yang melakukan pernikahan dini juga belum cukup mapan.

"Yang menentukan asupan gizi yang didapatkan anak. Di samping risiko melahirkan bayi stunting, perkawinan anak salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak, baik itu laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia," ujar Bintang.

Ia pun mengungkapkan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, dari 32 provinsi di Indonesia, yang mendapat kategori baik hanya satu provinsi, yakni Bali.

Padahal, Indonesia menargetkan, pada tahun 2024 mendatang, persentase stunting bisa mencapai 14 persen.

Namun demikian, Bintang mengatakan, penurunan stunting di Indonesia dalam delapan tahun terakhir masih di angka 2 persen setiap tahun.

Baca juga: Sebelum Menikah Wajib Periksa Kesehatan, Menag: Cegah Stunting Perintah Agama

"Padahal untuk mencapai target RPJMN 14 persen, penurunan angka stunting mestinya ada di 2,7 persen per tahun," ujar dia.

Untuk itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai macam stakeholder dan pengampu kepentingan harus dilakukan untuk memberikan jaminan anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, dengan adanya pola asuh gizi yang baik serta tersedianya sanitasi yang layak.

“Saya selalu optimis dan percaya bahwa percepatan penurunan stunting akan tercapai asalkan ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik itu bersama dengan K/L, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, akademisi, maupun masyarakat secara umum merupakan kekuatan besar bagi bangsa ini dalam menurunkan angka stunting nasional," tandas Bintang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com