Kemenkes: Tren Tes Antigen dan PCR Covid-19 Bakal Turun Drastis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Substansi Penyakit Infeksi Emerging Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Endang Budi Hastuti, memperkirakan jumlah pemeriksaan Covid-19 di Indonesia akan turun drastis dalam beberapa hari ke depan.

Pasalnya, mayoritas jumlah pemeriksaan (testing) Covid-19 di Indonesia berasal dari hasil skrining, sementara pemerintah memberikan pelonggaran terkait syarat perjalanan dalam negeri yang tak wajib menunjukkan hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR) atau antigen.

"Dengan adanya kebijakan baru di mana sudah tidak diperlukan lagi skrining pada pelaku perjalanan yang sudah memenuhi dosis 1 dan dosis 2, kemungkinan tren untuk testing juga akan menurun cukup drastis," kata Endang dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube Media Publik BBPK Ciloto Kemenkes, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Tes Antigen-PCR Tak Lagi Jadi Syarat Perjalanan, KSP Sebut Bukan untuk Segerakan Penetapan Endemi

Endang mengatakan, data Kemenkes per 8 Maret 2022 menunjukkan bahwa 84,4 persen pemeriksaan Covid-19 dilakukan untuk tujuan skrining, 7,2 persen dilakukan terhadap suspek dan 5,3 persen testing dilakukan terhadap kontak erat.

"Ternyata kita masih terbanyak adalah tes yang digunakan untuk skrining. Berarti kita pantau di hari-hari berikutnya setelah dikeluarkannya kebijakan baru tersebut," ujarnya.

Endang juga mengatakan, aktivitas pelacakan kontak erat (tracing) juga mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir. Bahkan, berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, ia menilai, penurunan aktivitas tracing tersebut disebabkan karena gelombang Omicron di mana banyak pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri sehingga tidak tercatat dalam sistem Silacak milik Kemenkes.

"Di mana target tracing adalah satu (kasus) konfirmasi dilakukan pelacakan terhadap 15 kontak erat," ucap dia.

Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut yang sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

SE tersebut berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terakhir di lapangan.

"Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen," demikian bunyi SE Satgas Penanganan Covid-19 11/2022 yang diterima Kompas.com, Selasa lalu.

Tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan masih wajib bagi mereka yang baru divaksinasi dosis pertama dan bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksinasi karena memiliki komorbid atau kondisi kesehatan khusus.

Tes Covid-19 yang dimaksud yaitu PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Khusus yang tidak bisa divaksinasi wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Tes Antigen dan PCR Tak Wajib bagi Pelaku Perjalanan yang Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Adapun pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Satgas juga meminta setiap pelaku menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap pelaku perjalanan.

Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan surat edaran itu.