Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Ungkap Peristiwa Wadas Buat Warga dan Anak Alami Trauma

Kompas.com - 13/02/2022, 08:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM RI mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, ada sejumlah fakta yang ditemukan Komnas HAM saat bertemu warga.

Salah satunya adanya trauma yang dialami warga usai ditangkap oleh aparat kepolisian. Diketahui, dalam penangkapan tersebut, polisi menduga masyarakat membawa senjata tajam dan mengancam keamanan saat pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit hendak dilakukan.

Saat ini, para warga yang sebelumnya ditangkap dikabarkan telah dibebaskan.

"Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma," kata Beka dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: Turun ke Wadas, Komnas HAM Sebut Ada Fakta Polisi Lakukan Kekerasan kepada Warga

Dari penelusuran, imbuh Beka, ada sejumlah warga yang hingga kini belum kembali ke rumahnya. Hal itu disebabkan lantaran masih adanya rasa takut dan trauma yang dialami warga.

"Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan," jelas Beka.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta terkait simpang siurnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas.

Menurut temuan awal Komnas HAM, kekerasan yang dilakukan aparat memang benar adanya.

"Menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju," tutur dia.

Namun, Beka tak menjelaskan lebih detail terkait fakta kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas.

Baca juga: Sambangi Desa Wadas, Alissa Wahid Bertemu dengan Warga Pro dan Kontra Penambangan Andesit

Di sisi lain, Komnas HAM juga mendapatkan fakta terjadi kerenggangan hubungan antara sesama warga Desa Wadas. Terutama, kerenggangan antara warga yang setuju dan menolak adanya penambangan untuk proyek bendungan.

"Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antar warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," beber Beka.

Sebelumnya diberitakan, pada Selasa (8/2/2022), ratusan aparat gabungan TNI dan Polri mengepung desa tersebut dengan senjata lengkap. Tak lama, terjadi bentrok.

Puluhan warga pun ditangkap oleh aparat dan digelandang ke Polres Purworejo.

Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada 64 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu.

“Iya 64 orang (ditangkap), dan yang sudah kasih kuasa ke kami 54 orang," kata Julian kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com