Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta NU dan PDI-P Satu Barisan Jaga Kemajemukan, Menag: Karena jika Dirusak, Indonesia Hancur

Kompas.com - 12/02/2022, 17:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas mengatakan, segala bentuk tindakan yang ingin melenyapkan kemajemukan sama artinya dengan membunuh Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan harlah ke-96 Nahdatul Ulama (NU) yang bekerjasama dengan Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sabtu (12/2/2022).

"Warga NU dan kader PDI-P agar berada pada satu barisan yang sama ketika ada pihak-pihak yang ingin merusak kemajemukan yang kita miliki. Karena itu mereka ingin menghancurkan Indonesia," ujar Yaqut.

"Segala upaya melenyapkan kemajemukan, kebhinnekaan, dan keragaman di negeri ini adalah sama artinya membunuh Indonesia, negeri yang diploklamirkan Bung Karno," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya: PDI-P Bukan Sekadar Partner NU...

Yaqut pun mengingatkan, tanpa adanya kemajemukan, Indonesia tidak mungkin ada.

Menurutnya, perlu terus ada keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan nasionalisme dan agama.

"Perayaan harlah Nahdatul Ulama (NU) ke-96 yang diselenggarakan PDI Perjuangan ini seperti mengingatkan kita semua betapa kepentingan agama dan nasionalisme perlu diperjuangkan secara simultan menjaga keseimbangan tetap terjadi," tutur Yaqut.

"Nahdliyin dan nasionalis adalah backbone negeri ini. Negeri yang tertata kenegaraannya, didirikan majemuk, beragam, dan bhinneka. Baik dalam agama, suku, ras dan golongan. Artinya apa, tanpa kemajemukan, kebhinnekaan tidak ada negeri Indonesia ini," tegasnya.

Oleh karenanya, warga nahdliyin dan nasionalis sama-sama memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk bangsa.

Baca juga: Megawati: Saya Yakin jika PDI-P dan NU Terus Beriringan, Segala Ancaman Bangsa Bisa Diatasi

Lebih lanjut Yaqut menuturkan selama hampir satu abad NU telah mengembangkan sebuah wacana yang luas, yang tidak hanya menjamin legitimasi Indonesia sebagai negara multi agama dan pluralistik, tetapi juga berfungsi sebagai proyek percontohan mengenai indahnya kerja sama antara ulama dan negarawan.

"Dalam pandangan saya, nahdliyin dan nasionalis untuk bersama-sama mengembangkan sistem sosiopolitik yang sah secara teologis, yang mempromosikan kesejahteraan bagi umat Islam dan nonmuslim," ungkapnya

Hal ini pun menurutnya menunjukkan bahwa antara NU dan nasionalis mampu menjadi pionir dalam menengahi dialektika antara Islam dan negara.

"Sehingga hari ini bisa kita saksikan bagaimana persoalan kebangsaan, hasil politisnya diputuskan dengan relasi-relasi yang kompeleks di antara kekuatan pada umumnya dan bukan cara kekerasan," tambah Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com