Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, mengungkapkan, syarat yang perlu dimiliki seorang calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) adalah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan dalam membangun sebuah kota.

"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Itu jadi poin plus," kata Wandy dalam keterangan video kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

"Tetapi bagaimanapun juga, Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Pertimbangan Presiden bisa dari mana saja, termasuk dari apa yg berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden," lanjut Wandy.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Dia juga mengungkapkan, nanti akan disusun peraturan presiden (perpres) mengenai Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Menurut dia, salah satu poin dalam perpres adalah soal partisipasi publik dalam memberi masukan terhadap siapa pemimpin Badan Otorita IKN. Selain itu juga ditegaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik untuk IKN.

"Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik," lanjutnya.

Nanti, saat pemerintahan di ibu kota baru dijalankan, publik dapat mengawasi dan memberi masukan sebelum dipilih pemimpinnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata. Pada Selasa kemarin, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) melalui rapat paripurna DPR RI.

Kompas.com menerima draf RUU IKN yang dikonfirmasi oleh anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, sebagai draf yang diresmikan menjadi UU.

Salah satu yang diatur dalam draf tersebut yakni lembaga Otorita IKN Nusantara. Menurut Pasal 4 UU IKN, Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara. Lembaga itu selambat-lambatnya beroperasi akhir tahun ini.

"Otorita IKN Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022," bunyi Pasal 36 UU IKN.