Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Efektivitas Vaksin Booster yang Heterolog Lebih Tinggi daripada yang Homolog

Kompas.com - 11/01/2022, 19:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, beberapa penelitian menunjukkan, efektivitas vaksin booster yang heterolog atau jenis vaksin berbeda dari dosis pertama dan dosis kedua lebih tinggi dibandingkan vaksin booster homolog atau vaksin sejenis.

"Vaksin booster heterelog dengan kombinasi jenis berbeda menunjukan peningkatan antibodi relatif sama bahkan lebih baik dari vaksin booster homolog, jenis yang sama," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/1/2022).

Budi mengatakan, hasil penelitian di dalam negeri dan luar negeri juga menunjukkan bahwa pemberian vaksin booster setengah dosis dapat meningkatkan antibodi yang lebih baik dari vaksin lengkap atau dosis kedua.

Baca juga: Menkes Budi Sebut Penerima Vaksin Sinovac Bisa Dapatkan Booster Pfizer dan AstraZeneca

"Dan memberikan dampak KIPI ringan," ujarnya.

Budi kemudian menjelaskan ada penambahan kombinasi jenis vaksin Covid-19 sebagai vaskin booster. Berbeda dari rekomendasi BPOM, ia mengatakan, penerima vaksin primer dengan vaksin Sinovac boleh menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis sebagai vaksin booster.

"Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Pfizer," ucapnya.

Selain itu, untuk penerima vaksin Sinovac dosis lengkap, juga dapat menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster.

"Alternatif ketiga vaksin primer AstraZeneca, dua kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Moderna," kata Budi.

Budi mengatakan, kombinasi tersebut berdasarkan hasil riset dan penelitian dari peneliti di dalam negeri dan luar negeri.

"Sekali lagi kami sampaikan ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang akan diberikan berdasarkan ketersediaan yang ada dan hasil riset yang sudah disetujui oleh BPOM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com