Kritik Fraksinya di DPR, Megawati Sebut UU yang Dibuat Sering Tak Sesuai UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, mengkritik fraksinya sendiri di DPR. Megawati menilai, banyak undang-undang (UU) yang dibuat tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menyebutkan, kritik itu juga sering disampaikan melalui putrinya, Ketua DPR, Puan Maharani.

“Saya selalu mengatakan kepada fraksi saya, mbok ya apapun yang kalau mau dituangkan ke dalam UU itu selalu melihat UUD 1945,” kata Megawati dalam perayaan HUT Ke 49 PDI- P yang dilakukan secara daring, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Megawati Sindir Ada Pihak yang Cari Keuntungan di Tengah Pandemi

Megawati mengingatkan para kadernya agar tidak lupa bahwa acuan semua UU adalah UUD 1945.

“Supaya sekarang UUD 1945 itu sumber segala perundangan,” ucapnya.

Meski tak merinci, Megawati merasa banyak UU yang dibuat DPR dan pemerintah tidak mengacu pada UUD 1945.

“Di bawah (UUD 1945) itu (UU) seperti apa? Kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya,” imbuh dia.

Perayaan HUT PDI-P hari ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Megawati menyampaikan beberapa kritik pada Jokowi.

Pertama, melambungnya harga cabai dan minyak goreng. Megawati mengemukakan bahwa persoalan kenaikan harga bahan pokok merupakan masalah klasik. Namun mengapa pemerintah tak juga bisa menyelesaikannya.

“76 tahun (Indonesia) merdeka lho, masa begitu aja (masalahnya) di mana salahnya? ini untuk kritik,” ujar dia.

Kritik selanjutnya terkait impor alat kesehatan yang masih dilakukan pemerintah.

“Dari dulu ya itu lho Pak Jokowi. Enggak usah yang megah-megah dululah ya. Tapi kan masa alat suntik atau apa dan lain sebagainya itu masih saja dari luar,” kata Megawati.