Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Banyak Aktor Pelanggar HAM Berat Masuk Pemerintahan, Kasusnya Makin Sulit Diselesaikan

Kompas.com - 07/01/2022, 19:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Komitmen tersebut dipertanyakan menyusul langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempromosikan eks anggota Tim Mawar, Mayor Jenderal (Mayjen) Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.

"Dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim tidak pernah ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/1/2021).

Baca juga: Deretan Eks Tim Mawar yang Kini Tempati Jabatan Penting...

Ia menilai, pemerintah mempunyai pandangan bahwa upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanya akan merusak stabilitas politik.

Akan tetapi, langkah pemerintah acap kali justru menimbulkan situasi politik tidak stabil dengan mengangkat aktor pelanggaran HAM berat masa lalu ke jajaran pemerintahan.

"Ketika semakin banyak aktor pelanggar HAM berat masuk ke dalam jajaran pemerintahan, ya akan semakin sulit untuk diselesaikan," tegas dia.

Ia berharap pemerintah bisa menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam merealisasikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Panglima Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, Kontras: TNI Tak Hormati Putusan Hakim

Menurutnya, pembuktikan itu harus dilakukan tidak hanya dalam momen tertentu saja.

"Tidak hanya di masa kampanye, tetapi diwujudkan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan," katanya.

Sebelumnya, Andika Perkasa mempromosikan Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya.

Dengan promosi jabatan baru ini, Untung Budiharto menggeser Pangdam Jaya sebelumnya, Mayjen Mulyo Aji yang kini menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Baca juga: Profil Mayjen Untung Budiharto, Eks Tim Mawar yang Kini Jadi Pangdam Jaya

Untung Budiharto merupakan satu di antara eks Tim Mawar yang kini mengemban posisi strategis.

Tim Mawar adalah tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1998.

Tim Mawar ini merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com