Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Kompas.com - 01/12/2021, 15:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani berpendapat, pemerintah semestinya memperhatikan lembaga-lembaga penting seperti MPR dengan tidak menurunkan anggaran lembaga tersebut.

Hal ini disampaikan Muzani merespons permintaan pimpinan MPR agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani karena anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terus turun.

"Lembaga-lembaga yang penting mestinya mendapat perhatian sehingga jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya berkurang, berkurang, berkurang," kata Muzani, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Muzani menjelaskan, MPR merasa keberatan karena jumlah anggaran MPR selalu berkurang tiap tahun, padahal MPR merasa memiliki beban untuk menjaga ideologi negara.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, MPR juga bertugas untuk menjaga empat pilar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Muzani, MPR merasa beban tersebut semakin berat seiring berjalannya waktu, tetapi anggaran yang diberikan justru semakin kecil.

"Kadang-kadang ketika kita merasa aman, itu enggak dianggap sebagai kebutuhan, tetapi kalau tidak aman, ya bagaimana memahami Pancasila itu menjadi kbutuhan," ujar Muzani.

"Itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang menjadi tanggung jawab MPR itu dianggap kecil sehingga biayanya dianggap kecil," kata dia lagi.

Baca juga: MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani Karena Tak Hadiri Rapat, Ini Faktanya

Muzani menambahkan, sikap pimpinan MPR yang kompak mengkritik Sri Mulyani dipicu oleh suasana kebatinan yang guyub di antara para pimpinan MPR.

"Situasi menjadi begini kan karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama, sehingga ada suasana kebatinan yang guyub, yang bersatu, kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan teman-teman MPR berpikirnya seperti itu," ujar Muzani.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR sehingga ia mengusulkan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.

"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun, anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari siaran pers Selasa, (30/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com