Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

Kompas.com - 01/12/2021, 13:16 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan stok vaksin sebagai langkah percepatan vaksinasi di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia secara konsisten dan bertahap akan terus menambah stok vaksin, termasuk dengan mendatangkan vaksin AstraZeneca tahap ke-138 sebanyak 1.712.300 dosis," ujarnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Dengan berlangsungnya program vaksinasi selama satu tahun, Usman menjelaskan, hingga saat ini, lebih dari 138 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi. Adapun 94 juta penduduk di antaranya telah divaksinasi lengkap sebanyak dua dosis.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia sendiri membuat target sasaran untuk herd immunity juga tinggi, yaitu sekitar 208 juta penduduk.

Baca juga: Pemkab Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Serentak di 187 Desa dan Kelurahan demi Percepat Herd Immunity

Meski demikian, Usman mengaku, lancarnya kedatangan vaksin membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal.

“Percepatan dan perluasan program tersebut diiringi pula dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah,” ucapnya.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), lanjut Usman, setiap vaksin jadi yang telah datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Tak hanya itu, Usman mengatakan, Presiden Jokowi juga mendorong agar vaksinasi lanjut usia (lansia) terus ditingkatkan.

Baca juga: Cerita Dokter Imam, Bujuk Lansia agar Mau Divaksin, Ada yang Pilih Mati Kena Covid-19 daripada Disuntik

Sebab, berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kelompok lansia yang paling berisiko tinggi atau menyumbang sekitar 46 persen kematian akibat virus SARS-Cov2.

"Oleh karena itu, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi nasional di seluruh penjuru negeri," kata Usman.

Selain stok vaksin dan percepatan vaksinasi, sebut dia, pemerintah juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang masih ragu dan enggan untuk divaksinasi.

Baca juga: Hoaks Hambat Vaksinasi Covid-19 di Aceh, Wapres Minta Pesantren dan Ulama Edukasi Warga

Menurut Usman, vaksinasi itu penting sebagai pelindung terhadap ancaman Covid-19 yang telah bermutasi beberapa kali ini.

"Jangan ambil risiko dengan menganggap pandemi Covid-19 telah berakhir. Di samping tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan (prokes)," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com