Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Kompas.com - 30/11/2021, 11:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, peranan negara dalam menangani pandemi Covid-19 hanya 20 persen saja.

Menurut dia, penanganan Covid-19 selama ini paling banyak dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat.

"Saya dengan rendah hati mengatakan bahwa peranan negara bukan satu-satunya, bahkan hanya sekitar 20 persen saja dalam upaya menangani Covid-19,” ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/11/2021).

"Sisanya merupakan peranan dari kelompok-kelompok masyarakat dan peranan-peranan strategis yang sangat mendukung," katanya.

Baca juga: Varian Beta dan Omicron dari Satu Negara, Mengapa Afrika Rawan Munculnya Varian Baru Covid-19?

Muhadjir mengatakan, seluruh elemen pentahelix mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok masyarakat madani, dan media massa telah melakukan berbagai hal untuk melawan serangan Covid-19.

Dia menilai, aktivitas gotong-royong yang sering dilakukan warga pedesaan di daerah sangat tepat diaplikasikan dalam upaya menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Jadi lima kekuatan (pentahelix) itulah yang selama ini terbukti bisa bahu-membahu menyukseskan penanganan Covid-19," kata dia.

Apalagi, ujar Muhadjir, sejak awal penanganan Covid-19 di Indonesia telah memiliki konsep implementasi dari gotong-royong melalui pendekatan pentahelix tersebut.

Baca juga: Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Hal tersebut karena gotong-royong atau seperti telah lama mengakar dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Meskipun demikian, Muhadjir mengingatkan bahwa selain modal gotong-royong yang harus terus dibudayakan dan dilestarikan, sikap empati juga harus dibangun untuk menggerakkan hati membantu sesama.

“Kita ingat bahwa begitu pandemi selesai bukan berarti semuanya berakhir. Kita harus mengejar ketertinggalan untuk pemulihan ekonomi. Tantangan-tantangan pemulihan ekonomi ke depan jauh lebih rawan dari sebelumnya karena kita sudah berhadapan dengan bonus demografi,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com