MKD Tak Izinkan Arteria Penuhi Panggilan Polres Bandara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengadakan rapat pimpinan menyikapi perselisihan yang melibatkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan dengan seorang wanita yang mengaku keluarga perwira tinggi TNI.

Adapun keputusan rapat pimpinan menyatakan melarang Arteria untuk memenuhi panggilan Polres Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (24/11/2021).

"Tadi rapat pimpinan MKD saya diminta untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa kami atas nama undang-undang tidak bisa mengizinkan beliau ke sana," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu sore.

Habiburokhman menuturkan, dirinya sudah mengingatkan Arteria untuk tidak memenuhi panggilan Polres Bandara itu.

Menurut dia, hal ini karena pemanggilan oleh pihak Polres tak sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca juga: Kontroversi Arteria Dahlan, dari Cekcok di Bandara hingga Minta Dipanggil Yang Terhormat

Terkhusus, kata Habiburokman, terkait Pasal 245 yang menyebut bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden.

"Beliau ingin sekali hadir tapi saya katakan ke Pak Arteria kalau anda hadir berarti anda merusak sistem. Ini bukan soal Arteria-nya ini soal bagaimana kita mematuhi undang-undang," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Arteria telah menegaskan bahwa ia akan memenuhi panggilan Polres Bandara Soekarno-Hatta, hari ini Rabu (24/11/2021) terkait perselisihan di Bandara Soekarno-Hatta.

Arteria mengungkapkan, dirinya akan memenuhi panggilan polisi itu sebagai warga sipil, bukan sebagai anggota DPR.

"Dari sejak awal saya menyatakan bukan sebagai anggota DPR," kata Arteria saat dihubungi Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Bantah Berbeda Perlakukan Arteria dan Kerabat TNI, Polisi: Semua Masyarakat Dilayani

Menurut dia, dengan hal tersebut, maka politikus PDI-P itu tidak akan didampingi oleh kuasa hukum DPR maupun MKD.

"Jadi enggak usahlah saya harus ada didampingi MKD, didampingi kuasa hukum DPR, enggak usah," terangnya.