Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Kompas.com - 21/10/2021, 17:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendorong Partai Golkar untuk menempatkan kader-kader berintegritas di jabatan yang strategis dan penting.

Hal ini disampaikan Pangi merespons adanya empat kader Partai Golkar yang terjerat kasus dugaan korupsi dalam beberapa waktu terakhir.

"Langkah yang perlu dilakukan Golkar adalah, pertama, memastikan kader-kader yang mengisi pos-pos strategis dan posisi penting, harus dipastikan integritasnya karena rawan tersandera kasus korupsi karena posisinya tersebut," kata Pangi saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).

Pangi melanjutkan, Golkar juga mesti selalu mengingatkan kader-kadernya agar menjauhi praktik-praktik korup.

Ia mengatakan, kader-kader yang ditempatkan di poisisi strategis juga mesti memiliki kemampuan menahan diri agar tidak terjebak pada praktik korup.

Baca juga: Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

"Banyak kader Golkar selama ini berhasil dan tidak kena jebakan batman walaupun memegang jabatan penting dan strategis. Godaan politik itu sederhana, kemampuan menahan diri," kata Pangi.

Ia menuturkan, dua hal itu mesti diperhatikan agar Golkar dapat menjaga citra dan sentimen publik, sehingga partai berlambang pohon beringin itu tidak dipersepsikan sebagai partai yang korup.

Namun, menurut Pangi, kasus-kasus korupsi yang menimpa kader Golkar tidak akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas Partai Golkar.

Sebab, Golkar merupakan partai yang tidak bergantung pada sosok dan figur seseorang, tetapi bertumpu pada mesin politik yang tumbuh secara merata.

"Kita dari dulu sudah perhatikan pola empirisnya. Ketika banyak elite petinggi Golkar tersandung kasus korupsi, saya perhatikan tetap elektabilitas partainya stabil dan tidak ada tsunami elektoral Golkar, enggak turun tapi tetap stagnan dan stabil elektabilitasnya," ujar Pangi.

Di sisi lain, Pangi berpandangan, selama ini Golkar memang tidak pernah membawa narasi sebagai partai yang bersih dan antikorupsi, melainkan fokus sebagai partai penguasa yang membantu pemerintah dalam pembangunan.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

"Golkar tetap harus membangun citra partai yang bersih, namun Golkar dari dulu enggak mau masuk ke narasi itu. Enggak pernah tuh kita dengar kader Golkar menarasikan pemberatasan korupsi, karena partai ini menyadari enggak kuat masuk ke narasi tersebut," ujar dia.

Pangi pun tidak memungkiri, preferensi politik pemilih Indonesia cenderung transaksional dan pragmatis, sehingga kasus korupsi yang menimpa kader sebuah partai tidak berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai itu.

"Rakyat hanya berfikir pragmatis, apa yang mereka rasakan dari eksistensi partai tersebut," kata dia.

Diketahui, terdapat empat kader Golkar yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu satu bulan terakhir yakni Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noeridn, dan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com