Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Kompas.com - 19/10/2021, 12:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan data dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Satu hal yang harus kita perhatikan betul, bagaimanapun bagusnya sistem yang kita bangun termasuk digitalisasi, maka kita akhirnya berpulang pada satu hal yaitu kondisi data,” ujar Muhadjir, dalam acara Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

Muhadjir menuturkan, selama pandemi Covid-19 ini Indonesia sudah mengadopsi pemanfaatan big data dan big data analytics.

Pemanfaatan tersebut dinilai sebagai pertanda baik agar ke depannya BPJS Kesehatan dapat melakukan beragam pengembangan, mulai dari penggunaan internet of things, artificial inteligent, hingga otomatisasi pelayanan.

Oleh karena itu, kondisi data menjadi penting untuk melakukan terobosan dan inovasi berbasis teknologi informasi atau digitalisasi terhadap layanan BPJS Kesehatan.

“Semua itu kuncinya ada pada kondisi data. Keaktifan dan keakuratan data. Kalau datanya yang masuk memang bagus, maka produk-produk yang berbasis pada data termasuk big data juga akan memberikan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Baca juga: Marah-marah Lagi, Risma Diminta Salurkan Energi untuk Fokus Benahi Data

Menurut Muhadjir, apabila informasi yang diberikan valid, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan yang diambil atas dasar data juga akan baik.

Apabila data tidak valid, bahkan menyesatkan dan terjadi banyak klarifikasi, kata Muhadjir, maka olahan data tersebut menjadi tidak benar.

“Berangkat dari hasil olahan data yang tidak benar, maka keputusan yang diambil juga menjadi tidak benar," kata dia.

"Begitu juga dengan pemanfaatan data dalam era digitalisasi dalam rangka memberikan pelayanan sebaik mungkin di dunia kesehatan kita, keakuratan data sangat mutlak harus dilakukan,” ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Apalagi, tak dimungkiri cepat atau lambat penerapan teknologi informasi atau digitalisasi akan menjadi sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, ujar Muhadjir, perluasan digitalisasi pelayanan kesehatan pun harus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan program JKN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com