Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Kubu Moeldoko: AHY dan Hulubalangnya Tengah Cemas dan Panik

Kompas.com - 04/10/2021, 13:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah membantah sejumlah tudingan yang disampaikan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, sejumlah tudingan yang disampaikan oleh kubu AHY merupakan bentuk kepanikan berlebihan yang dialami Partai Demokrat.

"Saya menduga, AHY dan para hulubalangnya tengah mengidap gangguan kecemasan atau anxiety disorder karena kepanikan yang berlebihan," kata Rusdiansyah dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (4/10/2021).

"Serta trauma kekalahan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 12 orang kader Partai Demokrat karena AHY beritikad tidak baik, sehingga membuat kebohongan serta fitnah yang keji terhadap saya,"  imbuh dia.

Ada beberapa bantahan yang disampaikan Rusdiansyah. Pertama, terkait tudingan bahwa kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang disebut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terbagi tiga ihwal penunjukan kuasa hukum.

Baca juga: Demokrat: Hanya Satu Kepengurusan Partai yang Sah dan Diakui Pemerintah, Tidak Ada Dualisme

Ia mengklaim, Moeldoko justru hanya menunjuk satu kuasa hukum dari kantor hukum Rusdiansyah dan partners, sebagai kuasa hukum dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Tidak pernah menunjuk Profesor Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara apalagi saudara Yosef Badeoda," ujarnya.

Selain itu, dia juga membantah tudingan bahwa pihaknya sempat mengatakan AHY dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbelah dua soal penunjukan Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum Demokrat menggantikan Bambang Widjojanto.

Kemudian, Rusdiansyah menilai Demokrat telah membuat fitnah keji terhadapnya soal pembocoran adanya pertemuan rahasia tim Moeldoko di kawasan Ampera, Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya bisa mengatur hukum.

"Faktanya, tidak pernah ada pertemuan yang dituduhkan, mereka telah membuat cerita bohong. Apalagi dikatakan Pak Moeldoko marah besar kepada saya karena faktanya sampai detik ini, saya masih mendapat kepercayaan dari beliau menjadi kuasa hukum DPP Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit," jelasnya.

Baca juga: Demokrat Sebut Gugatan atas AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko Keterlaluan

Lebih lanjut, ia juga membantah tudingan tengah berbeda pendapat dengan anggota KLB eks politisi senior Demokrat, Max Sopacua.

Menurut dia, hubungan dengan Max Sopacua masih berjalan baik. Max juga disebut Rusdiansyah tidak pernah mundur dari KLB Deli Serdang.

"Bahkan Bapak Max sudah membuat bantahan atas kebohongan serta fitnah yang keji ini," tutur dia.

Atas bantahan-bantahan tersebut, Rusdiansyah meminta Demokrat segera menghentikan melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap kubu KLB.

Dia mengatakan, seharusnya Demokrat mampu menghormati proses hukum yang sedang berjalan guna membuktikan siapa yang benar dan yang salah.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com