Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaya Risma Marah-marah Dinilai Tak Cocok dengan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 03/10/2021, 14:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah-marah tak cocok dengan gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sikap yang tak tepat dan jauh dari nilai-nilai kesantunan dan tak cocok dengan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung menjaga citranya," kata Ujang kepada Kompas.com, Minggu (3/10/2021).

Ujang menilai, marah-marah sejatinya bukan solusi menyelesaikan persoalan negara, tetapi justru sikap itu akan menambah beban dan masalah baru.

Baca juga: Mensos Risma Marahi dan Tunjuk-tunjuk Petugas PKH, Gubernur Gorontalo: Saya Tidak Terima...

Karut-marut ihwal bantuan sosial yang menyebabkan Risma kembali naik pitam, kata Ujang, tak mungkin bisa dibereskan dengan cara marah-marah.

"Tak ada persoalan yang bisa dibereskan hanya dengan marah-marah. Pemimpin itu bukan marah-marah, tetapi memberi keteladanan," ucap Ujang.

"Marah-marah itu bisa saja merupakan tanda tak mampu, tanda tak mempu bekerja dengan baik," kata dia. 

Alih-alih menarik simpati masyarakat, menurut Ujang, sikap yang sering kali ditunjukkan Risma justru akan merugikan dirinya sendiri.

Marah-marah juga dinilai tak akan meningkatkan elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya itu.

Oleh karena itu, Ujang mendorong Jokowi untuk menegur gaya Risma dan mengingatkannya agar bersikap lebih santun.

"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja," kata dia.

Baca juga: Soal Risma Marah ke Pendamping PKH di Gorontalo, Gubernur: Itu Contoh yang Tidak Baik

Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.

Terbaru, Risma marah dan menujuk salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.

Merespons hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah. Tetapi, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Alasan Risma Marah-marah hingga Membuat Gubernur Gorontalo Tersinggung

Rusli menilai apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Ia menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.

"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com