Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Pandemi Covid-19 Menggerus Banyak Pelayanan Kesehatan Dasar

Kompas.com - 14/09/2021, 14:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 telah menggerus banyak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Sementara, masalah atau krisis di sektor kesehatan sudah banyak terjadi sebelum pandemi Covid-19.

"Krisis kesehatan jangan hanya dipahami dengan Covid, karena sebetulnya dalam sektor kesehatan, Covid telah menyodok banyak pelayanan dasar yang diberikan pemerintah terkait kesehatan masyarakat," kata Muhadjir, dalam webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Menko PMK: Mohon Dimaklumi jika Keputusan Pemerintah Berubah-ubah

Muhadjir mencontohkan, sebelum banyaknya tes deteksi Covid-19 berupa polymerase chain reaction (PCR), seluruh daerah menggunakan fasilitas test cepat molekuler (TCM) untuk mengetes seseorang yang terpapar Covid-19.

TCM, kata dia, selama ini digunakan untuk mengetes penyakit tuberkulosis (TB).

"TCM di daerah disulap, digantikan fungsinya untuk mengetes Covid. Akibatnya banyak sekali TB yang terbengkalai baik yang sudah diobati maupun yang harus segera dilacak untuk diobati," kata Muhadjir.

Selama pandemi Covid-19, kata Muhadjir, banyak orang-orang yang menderita TB terpaksa menjadi resisten terhadap obat karena tidak terurus dengan baik.

Padahal, resisten obat tersebut bisa membuat seorang pasien TB justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih panjang.

"Ongkos kesehatan gara-gara Covid-19, jangan dikira murah, terutama di sektor kesehatan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Berubahnya Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi Tergantung Masyarakat

Muhadjir mengatakan, prevalensi kematian akibat TB di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Covid-19.

Sayangnya, hal tersebut tidak pernah dianggap berarti dibandingkan Covid-19 yang pemberitaannya terus dieksplorasi.

Pasien lainnya yang terdampak oleh Covid-19 adalah penderita HIV. Muhadjir mengatakan, mereka harus mendapatkan obat virus tertentu, yakni remdesivir.

Namun, karena Covid-19 melanda, obat-obatan tersebut turut difokuskan untuk menangani mereka yang terkena Covid-19.

"Akibatnya penderita HIV juga terlambat, angka kematian HIV sangat tinggi karena kelangkaan obat. Obatnya dipakai untuk Covid-19," kata dia.

Selain itu, tidak adanya pelayanan terpadu selama pandemi Covid-19 juga menyebabkan angka stunting dan gizi buruk meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com