Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Kalau Kita Hanya di Luar Teriak-teriak Saja, Bagaimana Bisa Sumbang Gagasan?

Kompas.com - 10/09/2021, 18:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, partainya memilih untuk bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah agar dapat memberikan sumbangan gagasan untuk dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Zulkifli, bila PAN berada di luar koalisi pendukung pemerintah, kritik dan saran yang disuarakan oleh PAN akan sulit untuk terwujud.

"Kami mendukung pemerintah, tujuannya agar kita bisa memberikan konsep, gagasan, saran-saran agar bisa dijalankan. Kalau di luar kita teriak-teriak saja bagaimana bisa?" kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Kendati demikian, Zulkifli menegaskan, bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah tidak berarti PAN berharap mendapat jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju.

Ia menuturkan, PAN sudah sejak lama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa meminta jatah kursi di kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Gabung Pemerintah, PAN Ingin Rangkul Kelompok Beda Pandangan Dampak Pilpres

"Memang dari awal setelah dua tahun kami tidak ada meminta. Serahkan saja kepada Pak Presiden. Tidak gara-gara itu kami jadi tidak mendukung," ujar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, dengan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, PAN juga akan berperan untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang selama ini berbeda pandangan dengan pemerintah.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk berhenting saling menyalahkan karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kita cari penyebabnya. Kalau orang begini kenapa, orang begitu kenapa, kita cari sebab-sebabnya kita selesaikan. Itulah peran yang ditugaskan kepada saya," ujar Zulkifli.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN: Pilkada-Pilpres untuk Mempersatukan, Kenapa Jadi Jalan Pecah Belah?

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com