Atasi Kelebihan Penghuni, Pemerintah Didesak Intervensi Arus Masuk-Keluar Orang ke Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Detention Studies Gatot Goei mengatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap arus masuk dan keluar orang di lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi masalah kelebihan penghuni.

Menurut Gatot, salah satu intervensi yang bisa dilakukan yakni penerapan pidana percobaan terhadap pengguna narkoba atau terpidana dengan hukuman penjara di bawah lima tahun.

"Intervensi arus keluar juga harus dilakukan melalui kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya perluasan hak asimilasi rumah karena pandemi Covid-19 bagi pengguna (narkoba) dan hukuman di bawah lima tahun," kata Gatot, saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Kebakaran Lapas Tangerang, Jangan Sampai Indonesia Dituduh Melanggar HAM

Gatot mengatakan, intervensi ini bersifat sementara. Sebab, menurut dia, sebanyak 70 persen narapidana saat ini hukumannya di atas tujuh tahun.

"Oleh karena itu, jika tersisa kasus pidana yang serius, maka harus dipikirkan untuk penyediaan hak hunian dengan kebijakan pembangunan lapas atau rumah tahanan baru," ucapnya.

Hal senada disampaikan peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Raynov Tumorang.

Baca juga: Kelebihan Penghuni Lapas, Pakar Hukum Sarankan Perubahan Pola Pemidanaan Kasus Narkotika

Dikutip dari Kompas.id, Raynov mengatakan, tanpa ada peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kondisi lapas yang jumlah penghuninya melebihi kapasitas harus segera diselesaikan.

Menurutnya, pemerintah, DPR, dan berbagai kalangan telah mengetahui hal itu, tetapi belum ada langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Kondisi itu menimbulkan beberapa masalah, yakni persoalan kesejahteraan. Aspek kesejahteraan menyangkut kebutuhan dasar, makanan sehari-hari bagi warga binaan, dan pelayanan kesehatan.

Masalah lain yang timbul adalah pengawasan lapas menjadi minim. Peredaran narkoba di dalam lapas terjadi karena rasio antara petugas dan warga binaan timpang.

Hal itu berimplikasi pada minimnya perhatian pengelola lapas terhadap kondisi infrastruktur lapas.

"Dalam kondisi normal atau tidak overcrowded, pengawasan kepada warga binaan pemasyarakatan akan lebih maksimal. Selain itu, energi dan fokus pengelola lapas pun tidak akan habis hanya untuk pengawasan, tetapi juga hal-hal lain, termasuk infrastruktur lapas," kata Raynov.

Baca juga: LPSK Sebut Kebakaran Lapas Tangerang Tunjukkan Buruknya Kondisi Penjara di Indonesia

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Raynov, yang harus diselesaikan adalah memperkecil atau menghambat arus masuk orang ke lapas.

Karena sebagian besar penghuni lapas terkait tindak pidana narkotika, hal itu bisa dilakukan dengan tidak menghukum pengguna narkoba dengan pidana penjara, tetapi juga rehabilitasi.

"Soal ini DPR sudah tahu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tahu. Jadi, kalau itu tidak diatasi atau dihambat arus masuknya, ya, kita akan terus berkutat dengan masalah yang sama di masa-masa mendatang," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per September 2021, Lapas Kelas I Tangerang dihuni 2.072 tahanan dan narapidana, padahal kapasitas lapas itu untuk 600 orang. Artinya, ada kelebihan jumlah penghuni hingga 245 persen.

Sementara, dari total 525 lapas dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kemenkumham, tercatat 404 lapas dan rutan, setara 77 persen, yang menampung penghuni melampaui kapasitasnya.