Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Turun, Wapres: Jangan sampai Euforia karena Merasa Aman

Kompas.com - 07/09/2021, 15:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak euforia menanggapi turunnya kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini. 

Ma'ruf meminta masyarakat tetap waspada meski kasus positif Covid-19 harian beserta angka kematian terus mengalami penurunan, sedangkan angka kesembuhan terus meningkat.

"Alhamdulillah telah tampak perkembangan yang baik. Namun, kita tetap harus waspada dan menjaga protokol kesehatan secara disiplin, jangan sampai terjadi euforia masyarakat karena merasa aman," kata Ma'ruf di acara Dialog Lintas Agama yang digelar Masjid Istiqlal secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Skema Booster Vaksinasi Covid-19 Berbayar untuk Masyarakat Umum

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terpenuhi.

Apalagi, pemerintah menargetkan agar 77 persen atau 208,2 juta masyarakat Indonesia bisa divaksinasi untuk dapat mencapai kekebalan kelompok tersebut.

"Melalui program vaksinasi, diharapkan penularan Covid-19 dapat segera dikendalikan dan diturunkan," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang telah berjalan 1,5 tahun memberikan dampak yang sangat besar di berbagai bidang.

Baca juga: PeduliLindungi Deteksi 1.603 Orang Positif Covid-19 di Tempat Umum!

Dampak itu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat.

"Pemerintah pun telah melakukan semua upaya terbaik, termasuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan pelaksanaan 3T, dan vaksinasi yang masif," ucap dia.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu kasus. 

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Saat ini, pemerintah juga masih menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com