Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Pemerintah Membeli 1,5 Juta Vaksin Pfizer, Sudah Tiba Hari ini

Kompas.com - 19/08/2021, 19:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, pemerintah membeli 1.560.780 dosis vaksin Covid-19 Pfizer. Vaksin tersebut telah tiba di Indonesia pada Kamis (19/8/2021).

"Pemerintah telah melakukan pembelian 1.560.780 dosis vaksin Pfizer yang telah tiba tadi siang," ujar Retno dalam keterangan pers secara virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis petang.

Baca juga: Setelah 3 Bulan, Efikasi Vaksin Pfizer dan AstraZeneca Lawan Varian Delta Menurun

Selain itu, pemerintah juga membeli 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan 5 juta vaksin Sinovac yang akan diterima Jumat (20/8/2021) besok.

Selain itu, pada Kamis malam, Indonesia juga menerima 450.000 dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan dose sharing dari pemerintah Belanda.

Retno mengungkapkan, kedatangan 450.000 dosis vaksin ini adalah pengiriman tahap pertama dari komitmen pemerintah Belanda untuk memberikan 3 juta dosis vaksin untuk Indonesia melalui mekanisme kerja sama bilateral atau dose sharing mechanism.

Baca juga: 1,5 Juta Dosis Vaksin Pfizer dan 450.000 Dosis Vaksin AstraZeneca Akan Tiba di Tanah Air

Adapun pembicaraan mengenai dukungan vaksin ini telah dibahas Retno bersama Menteri Luar Negeri Belanda dan Perdana Menteri Belanda pada Juli 2021.

"Untuk itu atas nama pemerintah Indonesia saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Belanda atas dukungan dose sharing vaksin yang diberikan serta kerja sama yang lebih erat ke depannya," tambah Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com