Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Baliho Ditebar, Relawan Disebar, Apa Sebab?

Kompas.com - 16/08/2021, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILIHAN Umum 2024 memang masih dua tahun lagi. Tapi, ada yang menarik untuk dicermati. Baliho sejumlah bakal calon presiden mulai marak menghiasi sejumlah sudut kota di hampir seluruh Jawa, bahkan di luar Jawa.

Apa sebab? Saya mencoba mengupasnya.

DJawa adalah Koentji (Jawa adalah kunci). Ini kalimat populer yang dicukil dari ucapan mendiang seniman dan wartawan senior Syu'bah Asa ketika berperan sebagai tokoh PKI Dipa Nusantara Aidit dalam film Pengkhianatan G-30-S/PKI pada tahun 1984 dan terus diputar di seluruh televisi nasional sebagai sebuah kewajiban hingga Orde Baru runtuh.

Kalimat singkat ini bukanlah tanpa makna tapi sarat arti karena kalimat ini memiliki makna sederhana bahwa untuk menguasai Indonesia harus lebih dulu menguasai Jawa!

Enam provinsi dan jaminan kemenangan

Menguasai 6 Provinsi di Pulau Jawa artinya menguasai 65 persen pemilih. Ini berarti kemenangan bagi siapa pun kandidat, bagi siapa pun partai.

Dari 6 Provinsi ini, yang terpadat adalah Jabodetabek dengan lebih dari 30 juta total jumlah penduduk.

Jadi tak usah heran kalau Jabodetabek adalah parameter politik Indonesia. Semua pergerakan politik pasti terbaca di daerah ini. Termasuk Baliho. Termasuk relawan.

Saya kupas satu persatu.

Baliho Ketua DPR Puan Maharani, misalnya, yang marak di sejumlah jalan, mengomunikasikan dua pesan: religius dan nasionalis. Di wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor baliho Puan bertulis "Jaga Imun, Jaga Iman, Insya Allah Aman, Amin".

Sementara di Tangerang dan Kabupaten Tangerang pesannya bernuansa nasionalis: "Kepak Sayap Kebhinekaan".

Pasti ada perhitungan politik kenapa dua nuansa pesan itu dibedakan pada wilayah-wilayah tertentu. Ada pertimbangan karakter pemilih di tempat itu. Ada pertimbangan kemenangan parpol di wilayah tersebut. PDI-P pasti punya pertimbangan khusus berdasarkan hasil riset internal mereka.

Tidak cuma baliho Puan yang terpampang di jalanan. Ada juga baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pemasangan baliho di banyak titik tentu menelan duit miliaran rupiah. Meski dikritik sana- sini karena dianggap tidak berempati di saat pandemi tapi toh Baliho justru semakin banyak di sana-sini.

Apa sebab?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com