Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Kritik Penanganan Pandemi, seperti Atur Lomba 17-an Tingkat RT

Kompas.com - 13/08/2021, 20:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri mengkritik langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tidak berbasis pada landasan yang jelas.

Misalnya, Faisal menyoroti penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertanggung jawab atas pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali.

Faisal mengatakan, penunjukan Luhut dan Airlangga itu tidak didasari dengan surat keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo.

”Pokoknya saya tunjuk si anu, si anu. Ya sudah begitu saja. Jadi kayak mengatur perlombaan 17 Agustus di tingkat RT," kata Faisal dalam acara diskusi virtual yang digelar Paramadina Publik Policy Institute, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Kesalahan Pemerintah dalam Tangani Pandemi Kata Faisal Basri: Menuhankan Ekonomi, Memberhalakan Investasi

Faisal mengaku tak heran apabila penanganan pandemi sulit dilakukan, sebab upaya penanganan pandemi justru dipegang oleh menteri di bidang ekonomi.

Kemudian, ia membandingkan penanganan pandemi di Australia yang dianggap sukses karena upaya terpusat dan diatur oleh kementerian kesehatan di negara tersebut.

Selain itu, Faisal mengkritik tugas Luhut yang tidak hanya terkait penanganan pandemi, tetapi juga ekonomi hingga pariwisata.

Belakangan ini, Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

"Dia urus semua masalah dalam ekonomi Indonesia, foreign policy, kemudian tourism, mining, segala macam, dan masih kurang, sekarang mengurus danau-danau di Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, Faisal menuturkan pernah diundang rapat penanganan pandemi oleh Luhut sebanyak lima kali.

Menurut dia, pemerintah memang sudah melibatkan sejumlah ahli di bidang kesehatan, namun ia menyayangkan jumlah ahli yang dilibatkan masih sedikit.

Sehingga, penanganan pandemi dari aspek kesehatan atau epidemiologi menjadi tidak maksimal.

 

War room-nya tidak diisi dengan orang yang full time di bidang kesehatan itu. Jadi sambilan ya,” ungkap dia.

Baca juga: Faisal Basri: Menteri WFH Malah Nonton Serial Film

Selanjutnya, ia mengatakan, sampai saat ini Indonesia belum memiliki kurva epidemiologi yang baik terkait penanganan pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com