Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 15:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, ada ketimpangan dalam distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

Budi mengatakan, hingga Juli, pemerintah baru menerima 90 juta dosis vaksin atau 22 persen dari total 420 juta dosis vaksin yang dibutuhkan.

"Kalau ada teman-teman di daerah kita enggak kebagian vaksin, vaksinnya kita suntik baru sekian ratus ribu. Selama itu masih 22 persenan itu sama dengan rata-rata nasional, karena kita juga baru terima vaksinnya segitu," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Budi memastikan akan menambah stok vaksin di daerah-daerah apabila sudah mulai menipis.

Ia mengatakan, memang distribusi vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang secara epidemologi terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif dan kasus kematian.

Langkah tersebut, kata Budi, dilakukan untuk mengurangi angka kematian di kabupaten/kota tersebut.

"Contoh kenapa kita ke nakes duluan (divaksin)? Karena nakes berisiko, kenapa orangtua? Karena berisiko, begitu juga dengan daerah kita berikan ke yang berisiko kasus paling tinggi dan kematian tinggi," ujar dia. 

Di samping itu, Budi mengatakan, 72 juta dosis vaksin akan diterima pada pekan keempat bulan Agustus. Disusul, 70 juta dosis vaksin pada bulan September.

Ia menargetkan, dari Agustus hingga Desember, pemerintah akan mendapatkan 258 juta dosis vaksin.

"Kalau ini semuanya bisa datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal, dari bulan Agustus-Desember kita akan memiliki 331 juta dosis vaksin ditambah tadi yang 90 jutaan sudah kita terima, jadi kita kira sudah cukup untuk yang untuk memvaksinasi 200 juta rakyat Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika jumlah dosis vaksin yang diterima pemerintah meningkat pada Agustus-September, maka penyuntikan vaksin harus 3 kali lebih tinggi.

"Contoh untuk kota masuk epidemiologi tertinggi kasusnya, itu sehari suntikan 380 ribu, nanti bulan ini harus naik 1,2 juta,kalau benar-benar kita mau efisiensi vaksin yang ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com