Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi Gesekan Prajurit TNI dan Anggota Polri

Kompas.com - 13/07/2021, 10:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar tidak ada lagi gesekan yang terjadi antara TNI dan Polri. Ia meminta seluruh anggota di kedua institusi tersebut menjaga kesatuan.

Hal itu Jokowi sampaikan saat melantik para perwira muda TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

"Kadang kita masih mendengar berita mengenai gesekan yang terjadi antara prajurit TNI dan anggota Polri. Ke depan hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi, harus disudahi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, anggota dan institusi TNI-Polri harus saling bersinergi serta bahu-membahu dalam menjalankan tugas yang semakin berat.

Kedua institusi itu, kata dia, merupakan alat negara yang terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI.

"Antara TNI dan Polri dengan komponen bangsa yang lain harus bersinergi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Lantik Perwira Remaja TNI-Polri di Istana Merdeka

Jokowi juga berpesan agar seluruh prajurit TNI dan anggota Polri terus mengikuti dan mengejar perkembangan zaman.

Di dunia kemiliteran, terjadi perkembangan yang luar biasa dalam strategi, taktik, doktrin, dan sistem persenjataan. Sementara, di dunia kepolisian, kejahatan digital juga semakin canggih.

Oleh karenanya, dibutuhkan SDM-SDM yang cepat, cerdas, tepat, profesional serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Sekali lagi, ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada mental dan karakter yang tangguh, yang tanggap, cepat, dan cerdas, ada karakter kebangsaan yang kokoh menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sejati," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar seluruh anggota TNI-Polri memegang teguh kode etik serta senantiasa menjaga toleransi.

"Tanggung jawab sangat besar saudara-saudara harus terus melindungi Pancasila dari gempuran gelombang ideologi dari luar. Saudara harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi terhadap perbedaan antara anak bangsa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com