Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Jokowi Jelaskan Penyebab Indonesia Turun Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah

Kompas.com - 08/07/2021, 15:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Arif Budimanta menjelaskan penyebab mengapa Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021.

Sebelumnya, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019.

Menurut Arif, posisi Indonesia terakhir ada di lower middle income dan sempat naik kelas ke upper middle income di Tahun 2019

"Sejak awal 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia masuk ke dalam pandemi. Penyelamatan masyarakat dan kesehatan menjadi prioritas, social distancing diterapkan dengan adanya PSBB dan PPKM sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Bagaimana Dampaknya Terhadap Investasi?

Dia menuturkan, secara sederhana pendapatan perkapita Indonesia (GNI per Kapita) pada tahun 2019 atau saat baru naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas adalah sebesar 4.050 dollar AS atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan World Bank yakni 4.046 dollar AS.

Sehingga ketika awal 2020 saat ekonomi nasional terkontraksi karena terdampak Covid-19,pendapatan perkapita Indonesia turun menjadi 3.870 dollar AS.

"Akhirnya kembali ke kategori lower middle income," ungkap Arif.

Namun, ke depannya apabila diasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk 1,2 persen maka kondisi ekonomi Indonesia bisa lekas pulih.

Jika kondisinya demikian, kata Arif, dalam waktu tidak terlalu lama yakni 1-2 tahun ke depan Indonesia akan kembali masuk ke kategori upper middle income.

"Meskipun ada peningkatan thresholds yang dilakukan World Bank yakni dari 4.046 dollar AS menjadi 4.096 dollar AS," katanya.

Baca juga: Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Kata Kemenkeu

Lebih lanjut Arif mengungkapkan, selain Indonesia, ada beberapa negara yang juga turun dari upper middle income menjadi lower middle income seperti Belize, Samoa, serta Iran.

Bahkan Iran mengalami penurunan GNI cukup dalam yakni dari 5.240 dollar AS menjadi 2.870 dollar AS.

Tidak hanya itu ada juga beberapa negara yang turun peringkat dari high income menjadi upper middle income seperti Mauritius, Panama, Romania.

"Di samping negara-negara yang mengalami penurunan kelas tersebut bukan berarti negara lainnya tidak terdampak pandemi," tutur Arif.

"Banyak negara yang juga mengalami penuruan GNI per kapita, namun karena kondisi tidak berada di dekat income classification thresholds yang ditetapkan maka tidak mengalami perubahan ataupun penurunan kelas," tambahnya.

Diberitakan, Bank Dunia menurunkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).

Baca juga: RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Respons Istana

Dalam laporan yang diperbarui setiap 1 Juli itu, penurunan kelas terjadi seiring dengan menurunya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada tahun 2020.

Tahun lalu pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.870 dollar AS, turun dari tahun 2019 yang sebesar 4.050 dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com