Khawatir Corona Varian Baru Tetap Masuk, Pimpinan Komisi V DPR Usulkan Perjalanan Internasional Selama PPKM Darurat Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Alkadrie mendorong pemerintah untuk menutup pintu perjalanan internasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Ia menilai, melihat kondisi negara saat ini yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 ditambah varian baru virus corona yang masuk, pemerintah perlu mengambil kebijakan tersebut.

Syarief menilai, dengan kondisi seperti ini, pembatasan hanya untuk negara-negara tertentu masih berpotensi tetap memunculkan masuknya varian baru tersebut ke Indonesia.

"Sebab saya kira begini, varian ini bisa berpindah-pindah. Maka untuk sementara, dari luar itu tutup dulu selama PPKM Darurat," kata Syarief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Simak, Aturan Terbaru WNA Masuk Indonesia per 6 Juli 2021

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, ketika pintu perjalanan internasional ditutup seluruhnya, pemerintah tetap harus menguatkan program-program seperti 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Terkhusus, Syarief meminta pemerintah melakukan peningkatan tracing di masyarakat selama PPKM Darurat.

"Sementara pintu perjalanan ditutup, pemerintah supaya tinggal men-tracing yang di dalam negeri saja," ujarnya.

Ia tak memungkiri, adanya Warga Negara Asing (WNA) yang tetap diperbolehkan masuk selama PPKM Darurat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Bahkan, menurutnya muncul isu-isu yang juga termakan di berbagai lapisan masyarakat soal masuknya WNA di tengah PPKM Darurat.

Baca juga: WNA Masuk RI di Tengah Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat, Ini Kata Luhut

Oleh karena itu, menutup pintu perbatasan dinilai sebagai kunci menanggulangi kondisi psikologis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

"Karena terus terang saja, masyarakat kita ini belum bisa, masih terbawa atau termakan isu-isu, bukan hanya dari menengah ke bawah, menengah ke atas juga saya kira. Sehingga hal-hal seperti, 'kok dari luar boleh masuk, sedangkan kita malah ditahan'. Ini belum sampai, kita menyambungkannya kepada masyarakat secara menyeluruh," tutur dia.

"Kita belum sampai untuk menyambungkan itu kepada mereka secara keseluruhan. Pesan ini belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Padahal ini untuk kepentingan bersama," tambah dia.

Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diiringi dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan bersamaan karena masalah pandemi merupakan persoalan bersama.

Baca juga: Masuk Indonesia, WNA Wajib Bawa Kartu Vaksin Covid-19

"Jadi tidak hanya dari pemerintah, seharusnya rakyat secara bersatu mengatasi persoalan itu. Seperti termasuk melaksanakan prokes. Tapi karena kondisi kita seperti ini, ya harus disadarkan dulu bahwa kita (pemerintah) ini tegas," ucap Syarief.

Ketegasan pemerintah, menurut dia, diperlukan dalam mengambil setiap kebijakan di tengah pandemi.

Sehingga, masyarakat nantinya dapat memahami apa tujuan dari setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Artinya sebuah komponen masyarakat bakal merasakan. Oh, ini pemerintah memang sudah sangat khawatir terhadap ini, sehingga memberlakukan hal-hal ini. Supaya ada pengertian yang sama antara masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada termasuk pemerintah. Jika tidak, sulit mengatasinya," nilai Syarief.