Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Minta Kader Pasang Baliho Bergambar Ketum Saat Kasus Covid-19 Kian Parah, Pengamat: Sulit Dipahami

Kompas.com - 07/07/2021, 19:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyentil tindakan elite politik yang mulai memasang spanduk dan baliho bergambar wajah mereka dalam rangka menyambut Pemilu 2024.

Secara etik, ia menilai, hal itu tidak patut dilakukan di tengah tingginya kasus Covid-19. Terlebih para elite politik tersebut juga merupakan pejabat pemerintahan.

"Secara etik, sulit memahami orang kok bisa membuat spanduk baliho dimana-mana saat Covid seperti sekarang. Saat yang bersamaan kita enggak mendengar apakah visi mereka tentang tata cara menanggulangi Covid-19," kata Ray dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube PARA Syndicate.

Menurut Ray, seorang elite politik yang juga menjabat sebagai pejabat publik semestinya menyalurkan segala upaya mereka untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19.

Selain itu, Ray juga menyoroti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh sejumlah partai politik dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kemenkes: Dalam Beberapa Hari ke Depan Kasus Covid-19 Diperkirakan Terus Meningkat

Di satu sisi, Ray menilai hal itu merupakan suatu hal yang baik. Namun, di sisi lain, kegiatan vaksinasi dianggap sebagai upaya partai politik menggaet suara.

"Itu sama seperti mau nyodorin BLT gitu ya, partai ikut terlibat. Jadi memang ada keuntungan secara politik yang mereka dapatkan," ujar Ray.

Dikutip dari Kompas.tv, DPP Partai Golkar memerintahkan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pimpinanPartai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi sayap dan ormas Hasta Karya, untuk memasang foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam bentuk baliho atau billboard dan videotron.

Perintah itu tertuang dalam surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pada Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Puluhan Warga Kompleks Villa Mutiara Cinere Depok Positif Covid-19, Diduga dari Perkantoran di Jakarta

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penerbitan surat tersebut merupakan amanah dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Maret 2021 tentang pengusulan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Ya betul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas dan Rapimnas Maret 2021 yang lalu yang menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada seluruh masyarakat," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com