Munas Kadin Digelar di Zona Oranye, Pemerintah Dinilai Inkonsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengkritik pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni - 2 Juli 2021.

Trubus menilai pemerintah inskonsisten karena mengizinkan penyelenggaraan Munas Kadin di tengah tingginya lonjakan kasus Covid-19.

“Inkonsistensi sikap pemerintah dalam hal penyelenggaraan Munas Kadin,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Munas Kadin yang Tetap Digelar, Meski Kendari Zona Oranye Covid-19...

Seharusnya, kata Trubus, pemerintah meminta Kadin menunda acara tersebut hingga kondisi Covid-19 landai di Tanah Air.

Sebab, meski Kendari masuk katagori oranye namun dapat berubah menjadi zona merah dalam waktu dekat.

“Karena harusnya pemerintah itu kalau harusnya konsisten itu kan harusnya, satu, paling tidak menunda acara itu sampai kondisi Covid-19 itu melandai paling tidak” kata dia.

Ia juga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang gegabah karena memberikan izin penyelenggaraan Munas Kadin di Kendari.

Pasalnya, Trubus menilai penyelenggara Munas Kadin dan pemerintah yang memberikan izin lebih menggunakan ego daripada memahami situasi kebatinan pandemi Covid-19.

“Ini kan berarti dia tidak memehami suasana kebatinan kita sendiri lagi perang melawan Covid, dengan egonya, in ikan egosi namanya, menyatakan seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa dan sekarang pertanyannya, apakah dia menjamin tdk akan terjadi penuaran di sana.

“Meskipun daerah oranye bisa jadi dalam tempo sesingkat-singkatnya manjadi merah membara gitu,” ucap dia.

Selain itu, Trubus juga menyoroti kemungkinan adanya potensi kerumunan saat Presiden Joko Widodo menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Digelar di Tengah Pandemi, Munas Kadin di Kendari Disebut Akan Dihadiri Jokowi

Menurut dia, tidak dipungkiri sosok Presiden Jokowi dapat membuat antusias kerumunan dalam masyarakat meningkat.

“Apalagi kehadiran presiden itu sendiri itu nanti menjadi magnet bagaiamana masyarakat akan berkerumun,” ujarnya.

Oleh karena itu, Trubus menyarankan agar Munas Kadin sebaiknya ditunda atau setidaknya digelar secara virtual.

“Kalau menurut saya ditunda sementara sampai melihat situasi sudah kondisif atau kalau memang mau tetap dilaksanakan itu menurut saya virtual saja, toh itu juga sah kan,” tegas dia.