Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Indonesia Sudah PSBB, tetapi Tidak Maksimal

Kompas.com - 26/06/2021, 13:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro merupakan bentuk lockdown versi mikro di tingkat RT dan RW.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting menyampaikan, kebijakan PPKM mikro merupakan opsi terbaik untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Jadi micro lockdown ini sebenarnya sudah baik dan artinya kalau di RT itu ada lima rumah yang positif maka dia akan di-microlockdown, orang luar tidak boleh masuk,” kata Alexander dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Covid Gawat Darurat”, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: 35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

Alexander menjelaskan, sebelum memberlakukan PPKM mikro, pemerintah sudah mencoba menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM.

Namun, hasil implementasi PSBB dan PPKM itu disebut masih tidak maksimal.

“Kalau kita mau lockdown secara besar kita sudah PSBB, tapi enggak berhasil juga, 10 April sampai 10 Januari 2021 Kita sudah melaksanakan PSBB di 20 wilayah. Enggak maksimal juga,” ujar Alexander.

“Kemudian 11 sampai 25 Januari 2021 kita PPKM, tidak juga maksimal,” ucap dia.

Baca juga: Polres Tangsel Gelar Vaksinasi Covid-19, Berikut Cara Daftar dan Lokasinya

Menurut dia, hal ini terjadi karena kurangnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Alexander pun mencontohkan satu kejadian saat ada warga yang bersikeras melakukan mudik di waktu libur Lebaran lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com