Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20,3 Triliun untuk Transformasi Digital pada 2022

Kompas.com - 07/06/2021, 17:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta tambahan anggaran Rp 20,3 triliun dalam rangka transformasi digital pada 2022.

 

Sedangkan, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,7 triliun.

"Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa tahun 2022 nanti, kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," kata Johnny, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Airlangga Optimistis Transformasi Digital Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja Baru

Johnny menjelaskan, sebelumnya alokasi pagu indikatif yang diterima Kominfo sudah sesuai surat bersama pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BPN/Bappenas tertanggal 29 April 2021.

Akan tetapi, Johnny menilai bahwa pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan anggaran Kominfo.

Ia menjabarkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah hasil konsolidasi lintas unit di kementeriannya terbagi dalam lima program utama.

"Di antaranya, dua dari lima program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik yaitu Dirjen SDPPI, Dirjen PPI, dan Dirjen Aptika," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke Marketplace

Atas hal tersebut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp 42,1 triliun.

Ia menegaskan, dukungan anggaran diperlukan agar pihaknya dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022.

"Agenda transformasi digital yang sedang dan akan dilaksanakan Kominfo sudah diketahui masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara maksimal," ucapnya.

"Maka, Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun. Dan yang baru tersedia di pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun," sambung dia.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini berharap Komisi I DPR mendukung permintaan penambahan anggaran tersebut agar kementeriannya dapat mengagendakan program transformasi digital.

"Mohon dukungan Komisi I DPR RI dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita, khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden serta dambaan masyarakat luas," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com