Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Usul Ada TWK di Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham

Kompas.com - 07/06/2021, 14:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI mengadakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai-pegawainya.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kejagung, dan Polri yang membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2022, Senin (7/6/2021).

"Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK, kalau boleh di Kejaksaan, Kepolisian dan (Kementerian) Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini," kata Benny dalam rapat, Senin.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal Polemik TWK, Ini Penjelasan KPK

Politikus Partai Demokrat tersebut menuturkan, usul menyelenggarakan TWK itu ia sampaikan bukan agar tiga institusi di atas dapat memecat atau memberhentikan pegawai-pegawai tertentu.

"Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi. Dan saya tidak melihat itu ada di sini, saya tidak, atau mungkin saya tidak nangkap," ujar Benny.

Ia pun berpendapat, TWK bagi pegawai Kemenkumham, Kejagung, dan Polri dapat menjadi bagian dari pembinaan dan agenda reformasi kultural di setiap institusi.

"Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, kan gitu, yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental," kata dia.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Berpotensi Tak Lolos jika Ikut TWK

Menanggapi usulan Benny, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, setiap anggota Polri telah menjalani TWK saat mereka mengikuti proses seleksi masuk Polri.

Ia mengatakan, tes serupa juga dilakukan setiap ada kenaikan pangkat bagi anggota Polri.

"Kita memang tidak khusus membuat anggaran seperti untuk tes wawasan kebanggsaan, tidak membuat anggaran, tapi setiap pendidikan itu sudah ada maupun untuk kenaikkan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," ujar Gatot.

Baca juga: Pesimistis MK Atasi Polemik TWK, Refly Harun: Sudah Terlalu Selingkuh dengan Kekuasaan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com