P2G: Vaksinasi Guru Lambat, Sekolah Tatap Muka Sulit Dipaksakan Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim memahami ancaman learning loss dan meningkatnya angka putus sekolah akibat sekolah daring selama pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, apabila sekolah tatap muka dibuka secara serentak Juli 2021, akan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19 sehingga mengancam keselamatan guru, tenaga pendidik, pelajar hingga keluarganya.

"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," kata Satriwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: Soal Sekolah Tatap Muka di DKI, Wagub: Kita Harus Lihat Fakta Kasus Covid-19

Satriwan mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga pendidik adalah syarat pertama yang harus diselesaikan pemerintah, sebelum membuka sekolah tatap muka.

Namun, hingga awal Juni, baru 1 juta guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksiansi dari total target 5 juta guru dan tenaga kependidikan.

"Kami mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar," ujarnya.

Senada dengan Satriwan, Kabid Advokasi P2G Imam Z. Haeri mengatakan, pemerintah juga harus memastikan seluruh sekolah telah mengisi Daftar Periksa terkait kesiapan sekolah tatap muka yang diisi secara online.

Berdasarkan data Daftar Periksa dari Kemendikbud per 4 Juni 2021, sebanyak 54,36 persen sekolah yang sudah mengisi Daftar Periksa.

Daftar periksa tersebut terkait dengan fasilitas yang harus dilengkapi sekolah seperti, ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan, dan pemetaan warga satuan pendidikan.

Baca juga: Depok Akan Siapkan Sekolah Percontohan Sebelum Gelar Pembelajaran Tatap Muka

"Sebaliknya masih ada 45,64% sekolah yang belum merespon daftar periksa ini," ujar Imam.

Berdasarkan hal tersebut, P2G memberikan rekomendasi yaitu pertama, meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap guru yang belum divaksiansi baik tahap pertama dan tahap kedua.

Kedua, menyarankan Pemda melakukan verifikasi dalam rangka asesmen kesiapan sekolah dibuka. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.

Bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan, maka kepala sekolah dibantu Pengawas dan Dinas Pendidikan segera memenuhi fasilitas pendukung prokes, yang biaya pengadaannya diambil dari Dana BOS.

Ketiga, menyarankan Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan "blended learning" untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.

Keempat, P2G berharap desakan Mendikbudristek agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda. Sedangkan bagi sekolah yang belum rampung, dapat memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).