Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Kompas.com - 17/05/2021, 20:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia.

"Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara," kata Puan dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Hal tersebut disampaikannya melalui pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar Parlemen (IPU) yang akan diadakan di Jenewa, Swiss pada 24-28 Mei 2021.

Puan menilai, saat ini dunia tengah berada pada situasi genting menghadapi pandemi Covid-19. 

Baca juga: Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Namun, ia melihat hingga kini distribusi vaksin tidak merata ke seluruh dunia, meski sejumlah negara sudah melakukan vaksinasi.

"Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini. Parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal," ujarnya.

Politikus PDI-P itu mengatakan, sudah saatnya negara-negara di dunia mengedepankan solidaritas global untuk melawan pandemi.

Negara yang surplus persediaan vaksinnya, kata dia, harus didorong untuk membagi stok vaksin yang dimiliki dengan negara lain.

"Ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya beberapa kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasanya," jelas Puan.

Baca juga: Sarana Rantai Dingin Jadi Tantangan Distribusi Vaksin Covid-19

Padahal, lanjut dia, masih banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini.

Menurut Puan, vaksin yang tidak merata akan membuat pandemi Covid-19 semakin sulit diatasi. Vaksinasi, kata Puan, adalah jalan menuju kekebalan kelompok (herd immunity).

Puan menambahkan, saat ini juga terjadi peningkatan dinamika penularan virus corona yang berpotensi menyebabkan kondisi tahun ini lebih buruk dari 2020, sebagaimana diperingatkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi," ucap Puan.

Baca juga: Olimpiade Tokyo, tentang Donasi Vaksin untuk Atlet, Inggris Masih Pikir-pikir

Selain itu, ia juga mendorong agar kontribusi dan pendanaan pada Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility ditingkatkan.

Puan mengatakan, seluruh negara harus bekerja sama memberikan kompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin.

"Serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com