Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

Kompas.com - 29/04/2021, 22:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Kamis (29/4/2021).

Salah satu poin dari hasil pertemuan tersebut adalah kedua partai sepakat untuk menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan.

"Juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis.

Menurut Airlangga, hal tersebut dilakukan demi membangun kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan politik yang lebih kondusif.

Dia mengatakan, kedua partai sepakat menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan untuk bisa bersama menyejahterakan masyarakat.

Baca juga: Bertemu Ketum Golkar, Presiden PKS Sampaikan Usul Pembebasan Pajak Sepeda Motor

Di sisi lain, Airlangga mengaku bahwa partainya menghargai posisi PKS yang berada di luar pemerintahan.

Kedua partai menyatakan pentingnya saling menghargai kendati berada di jalan yang berbeda.

"Posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah. Sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan," ungkap dia.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap, persaingan politik pada Pemilu 2024 mendatang akan mengedepankan politik gagasan, bukan politik pembelahan.

Dia menerangkan, semangat politik gagasan itu yang melatarbelakangi PKS menggelar silaturahim kebangsaan dengan berbagai partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari ini.

"Tidak kalah penting, memastikan kualitas pemilu 2024 dengan komitmen menghadirkan politik gagasan, bukan politik pembelahan. Kualitas demokrasi Indonesia harus dipastikan naik kelas menjadi demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural," kata Syaikhu dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Syaikhu menambahkan, pertemuan antara PKS dan Golkar hari ini adalah bagian dari tugas partai politik dalam era demokrasi.

Ia juga menyebut, salah satu tugas partai politik itu adalah melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kami mengajak untuk sama-sama menjaga prinsip-prinsip negara demokrasi yang sehat. Salah satunya memastikan regenerasi kepemimpinan nasional harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi UUD NRI tahun 1945," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com