Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta.

Adapun Min Aung dikabarkan akan datang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan khusus pemimpin ASEAN pada 24 April 2021.

"Saya tidak dalam kapasitas mengkonfirmasi (kedatangan Min Aung) karena ini adalah porsi Brunei selaku Ketua ASEAN yang mengundang para leaders bertemu di ASEAN Secretariat," kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: KTT ASEAN di Jakarta, Saatnya Berkomuni-aksi dengan Myanmar

Kendati demikian, Faizasyah menegaskan persiapan pertemuan di Jakarta juga terus dilakukan.

Ia pun berharap pihak ASEAN bisa segera memberikan keterangan resmi mengenai penyelenggaraan pertemuan khusus tersebut.

"Saya berharap ASEAN Secretariat dapat segera mengeluarkan keterangan media (seizin Brunei)," ujar dia.

Sebelumnya, Min Aung dikabarkan akan menghadiri pertemuan khusus pemimpin ASEAN di Jakarta. Hal itu sebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/4/2021) sebagaimana dilansir AFP.

Jika Min Aung Hlaing benar-benar hadir, itu akan menjadi agenda resmi pertamanya ke luar negeri sebagai pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Baca juga: Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Junta militer berusaha memadamkan gerakan anti-kudeta dengan kekuatan mematikan, menewaskan lebih dari 720 orang dan menahan sekitar 3.100 orang.

Komunitas internasional, sebagian besar, mengutuk junta militer karena menggunakan kekuatannya terhadap warga sipil tak bersenjata.

Bahkan, ada beberapa negara yang menjatuhkan sanksi kepada perwira militer Myanmar, keluarga mereka, dan bisnis yang terkait dengan militer Myanmar.

"Beberapa pemimpin telah mengonfirmasi kehadiran mereka termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat.