Kompas.com - 15/04/2021, 20:15 WIB
Para pengunjuk rasa membawa plakat Join in CDM, merujuk pada gerakan pembangkangan sipil, di depan kendaraan militer di Yangon, Myanmar. REUTERS via BBC INDONESIAPara pengunjuk rasa membawa plakat Join in CDM, merujuk pada gerakan pembangkangan sipil, di depan kendaraan militer di Yangon, Myanmar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Sukamta berpendapat, para pemimpin negara ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa yang jatuh di Myanmar.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkrit untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Inilah Para Korban Penembakan Maut Aparat Myanmar, dari Penyuka TikTok hingga Tukang Ojek

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, KTT ASEAN semestinya dapat segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei telah menghendaki agar KTT diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN.

"Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," ujar Sukamta.

Ia melanjutkan, para pemimpin ASEAN juga tidak perlu ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini sudah menyebabkan banyak korban sipil sehingga dibutuhkan sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk Inggris Pasang “Barikade” di Rumah, Takut Diusir Loyalis Junta, dan Dibunuh jika Pulang

Ia mengatakan, ada prinsip internasional Responsibility to Protect yang diusung PBB di mana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," kata dia.

Sukamta menambahkan, KTT ASEAN juga dapat menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya untuk melakukan tindakan konkrit mengatasi krisis Myanmar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X