Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Kompas.com - 15/04/2021, 20:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Sukamta berpendapat, para pemimpin negara ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa yang jatuh di Myanmar.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkrit untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Inilah Para Korban Penembakan Maut Aparat Myanmar, dari Penyuka TikTok hingga Tukang Ojek

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, KTT ASEAN semestinya dapat segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei telah menghendaki agar KTT diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN.

"Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," ujar Sukamta.

Ia melanjutkan, para pemimpin ASEAN juga tidak perlu ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN.

Sebab, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini sudah menyebabkan banyak korban sipil sehingga dibutuhkan sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk Inggris Pasang “Barikade” di Rumah, Takut Diusir Loyalis Junta, dan Dibunuh jika Pulang

Ia mengatakan, ada prinsip internasional Responsibility to Protect yang diusung PBB di mana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," kata dia.

Sukamta menambahkan, KTT ASEAN juga dapat menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya untuk melakukan tindakan konkrit mengatasi krisis Myanmar.

Menurut dia, dibutuhkan campur tangan komunitas internasional, apalagi krisis di Myanmar dapat bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.

"Jika isu bergeser dari masalah kudeta dan pembataian warga sipil kepada isu konflik etnis, tentu akan lebih menyulitkan bagi ASEAN untuk campur tangan. Itu sebabnya KTT ASEAN harus segera diwujudkan," kata dia.

Baca juga: Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah emngusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Selasa (13/4/2021).

"Dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis.

Jokowi pun menegaskan, sikap Indontesia terhadap kudeta oleh militer di Myanmar sudah sangat jelas yakni meminta kekerasan dihentikan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Nasional
TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

Nasional
Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Nasional
Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Nasional
Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Nasional
Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Nasional
BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

Nasional
Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Nasional
MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

Nasional
Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Nasional
Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Nasional
Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Nasional
Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Nasional
AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

Nasional
Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com