Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2021, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Sukamta berpendapat, para pemimpin negara ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa yang jatuh di Myanmar.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkrit untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Inilah Para Korban Penembakan Maut Aparat Myanmar, dari Penyuka TikTok hingga Tukang Ojek

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, KTT ASEAN semestinya dapat segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei telah menghendaki agar KTT diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN.

"Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," ujar Sukamta.

Ia melanjutkan, para pemimpin ASEAN juga tidak perlu ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN.

Sebab, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini sudah menyebabkan banyak korban sipil sehingga dibutuhkan sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk Inggris Pasang “Barikade” di Rumah, Takut Diusir Loyalis Junta, dan Dibunuh jika Pulang

Ia mengatakan, ada prinsip internasional Responsibility to Protect yang diusung PBB di mana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," kata dia.

Sukamta menambahkan, KTT ASEAN juga dapat menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya untuk melakukan tindakan konkrit mengatasi krisis Myanmar.

Menurut dia, dibutuhkan campur tangan komunitas internasional, apalagi krisis di Myanmar dapat bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.

"Jika isu bergeser dari masalah kudeta dan pembataian warga sipil kepada isu konflik etnis, tentu akan lebih menyulitkan bagi ASEAN untuk campur tangan. Itu sebabnya KTT ASEAN harus segera diwujudkan," kata dia.

Baca juga: Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah emngusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Selasa (13/4/2021).

"Dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis.

Jokowi pun menegaskan, sikap Indontesia terhadap kudeta oleh militer di Myanmar sudah sangat jelas yakni meminta kekerasan dihentikan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.