Usulan Penggabungan Kementerian Disetujui DPR, Ini Respons Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan belum mau banyak bicara soal rencana pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ketika ditanya ihwal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menjawab lebih lanjut.

"Jangan bertanya yang belum jelas," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kompas TV, Jumat (9/4/2021).

Moeldoko mengaku, dirinya belum mendapat informasi yang jelas terkait rencana itu. Oleh karenanya, ia meminta publik bersabar.

"Saya yang belum jelas, jangan tanya saya dari pada salah. Nanti dulu lah sabar," ujarnya.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Adapun sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Rapat itu menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.