Wapres: Indonesia Harus Kerja Keras Wujudkan SDM Unggul dan Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus bekerja keras mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul dan sehat.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030–2040, yakni kondisi penduduk usia produktif antara 15–64 tahun lebih besar dibandingkan usia tidak produktif.

Ma'ruf mengatakan, bonus demografi tersebut akan menjadi sarana lompatan kemajuan bangsa apabila bisa dimanfaatkan.

Baca juga: Kepala BKKBN: Hasil Sensus Penduduk 2020, RI Masuki Periode Terbaik Bonus Demografi

Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa kelompok usia produktif memang berkualitas unggul dan sehat.

"Namun saya melihat saat ini kita masih harus bekerja keras untuk mewujudkan SDM yang memiliki kualitas kesehatan unggul," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

Berdasarkan laporan World Health Statistics 2020 yang diterbitkan WHO, kata dia, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih 177 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 29, Thailand 37, dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Tuberkulosis Masih Jadi Ancaman, Indonesia Negara dengan Beban TB Tertinggi Ketiga

Demikian pula dengan indikator tingkat kematian balita yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan Malaysia 8, Thailand 9, dan Vietnam 21.

"Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan malaria, Indonesia juga masih menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga kita," kata dia.

Ini termasuk prevalensi balita stunting di Tanah Air yang masih tinggi.

Adapun terkait stunting, pemerintah masih terus berusaha mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana itu dengan menurunkan prevalensi stunting balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

Baca juga: Wapres Nilai Turunnya Kesadaran akan Risiko Penyakit Tidak Menular Berdampak ke BPJS