Wapres Nilai Turunnya Kesadaran akan Risiko Penyakit Tidak Menular Berdampak ke BPJS

Kompas.com - 25/03/2021, 16:15 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko penyakit tidak menular menurun.

Hal itu pula yang menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pasalnya, masyarakat tidak melakukan pencegahan agar penyakit-penyakit tersebut tidak melanda mereka.

Baca juga: Wapres: Sistem JKN di Indonesia Masih Terpaku Pada Upaya Kuratif dan Rehabilitatif

"Tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan faktor risiko penyakit tidak menular," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

Risiko penyakit-penyakit tidak menular tersebut antara lain seperti obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan rendahnya konsumsi buah dan sayuran.

Bahkan, kata dia, data BPJS Kesehatan tahun 2015–2018 menunjukkan bahwa penyakit jantung mulai diderita pada kelompok usia yang lebih muda, yaitu mereka yang berusia 31 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan, diabetes dan stroke mulai banyak terjadi pada usia 41 tahun.

"Fakta itu perlu direnungkan agar dapat menjadi titik balik dalam melakukan transformasi sistem kesehatan di negara kita yang harus menekankan kepada pemberdayaan masyarakat agar hidup sehat," kata dia.

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Hal tersebut, kata dia, pada dasarnya dapat ditempuh melalui berbagai program upaya promotif dan preventif.

Sebab selama ini, sistem JKN di Indonesia masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif.

Ma'ruf mengatakan, upaya tersebut lebih mengandalkan rumah sakit untuk mengobati dibandingkan pemberdayaan masyarakat agar bisa hidup lebih sehat atau upaya promotif dan preventif.

"Gambaran tingginya biaya kesehatan memberikan kesadaran kepada kita bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional kita selama ini masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang cenderung bertumpu pada rumah sakit dibandingkan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Tuberkulosis Masih Jadi Ancaman, Indonesia Negara dengan Beban TB Tertinggi Ketiga

Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN adalah pembiayaan penyakit tidak menular (PTM) katastropik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.