Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arahan Wapres Ma'ruf agar di Indonesia Bebas TB 2030

Kompas.com - 24/03/2021, 14:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah Indonesia menargetkan bebas tuberkulosis (TB) pada 2030.

Target tersebut sejalan dengan yang ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Sedemikian pentingnya penanganan tuberkulosis, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi TB pada tahun 2030 sesuai target SDGs," kata Ma'ruf di acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Oleh karena itu, Ma'ruf pun memberikan arahan agar Indonesia bisa terbebas dari TB pada tahun 2030 nanti.

Baca juga: Wapres: Sumber Daya untuk Atasi Penyakit TB Terkuras ke Covid-19

Pertama, meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis.

Caranya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis.

Kemudian mendorong masyarakat yang terpapar risiko tuberkulosis atau memiliki gejala yang berhubungan dengan tuberkulosis agar segera melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan.

"Termasuk mendorong pasien tuberkulosis agar memiliki kepatuhan dalam menjalani pengobatan sampai sembuh, serta memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis agar tidak dikucilkan," kata dia.

Arahan kedua, meningkatkan intensitas jangkauan ke masyarakat untuk menemukan pasien tuberkulosis.

Kemudian memastikannya masuk ke dalam sistem pengobatan tuberkulosis melalui layanan kesehatan yang tersedia.

Ketiga, melakukan penguatan fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, klinik atau layanan kesehatan masyarakat lainnya.

Baca juga: Mengenal Lebih Jauh Vaksin BCG untuk Cegah Serangan Tuberkulosis

"Penguatan fasilitas kesehatan ini juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis serta memastikan ketersediaan obat-obatan tuberkulosis," kata dia.

Arahan terakhir, memperkuat sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan agar pasien tuberkulosis menjalani pengobatan sampai sembuh.

Hal tersebut dibutuhkan untuk memutus rantai penularan dan menghindari kemungkinan kebal atau resisten terhadap obat.

"Meskipun dipandang sebagai penyakit menular klasik, yang dapat diobati, masalah TB tidak mudah diselesaikan karena dipengaruhi faktor sosial," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Indonesia Negara dengan Beban Penyakit TB Tertinggi Ketiga di Dunia

Faktor-faktor tersebut antara lain seperti kepadatan penduduk, permasalahan gizi, kemiskinan, dan kesadaran hidup sehat.

Sebab, kata Ma'ruf, dampak tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia jauh lebih besar daripada beban akibat biaya pengobatannya.

"Beban utama bagi negara akibat TB ini adalah hilangnya produktivitas karena kelompok usia yang paling terdampak tuberkulosis adalah kelompok usia produktif," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com