Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jokowi Jorjoran Bangun Infrastrukur?

Kompas.com - 24/03/2021, 13:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan empat manfaat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hal ini disampaikannya menjawab berbagai pertanyaan tentang mengapa pembangunan infrastruktur diutamakan di Indonesia.

Pertama, infrastruktur menurutnya membantu perkembangan peradaban masyarakat.

"Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Iya enggak? Sering tidak kita sadari bahwa infrastruktur itu bangun peradaban," ujar Jokowi saat meresmikan terminal Bandara Kuabang, Kabupaten Halmahera Utara, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur Tak Hanya soal Fisik, tetapi Membangun Peradaban

Presiden mencontohkan, sebelum ada jalan raya, masyarakat harus berjalan kaki jika akan bepergian dari Halmahera Utara ke Sofifi.

Saat sudah dibangun jalan raya, masyarakat bisa berkendara dengan sepeda motor, mobil atau naik bus.

Dengan demikian, masyarakat menjadi terbiasa menggunakan kendaraan pribadi maupun umum.

"Setelah ada bandara ini, kita disiplin harus tepat waktu sebab datang ke bandara untuk terbang ke kota-kota lain jamnya telah ditentukan. Kalau terlambat kita akan tertinggal pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru. Membangun peradaban baru," jelas kepala negara.

Jokowi melanjutkan, keberadaan infrastruktur juga mendukung daya saing dan kompetisi suatu daerah dengan daerah lain.

Ketiga, pembangunan infrastruktur pun bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Terus Didorong Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha untuk Pembangunan Infrastruktur

"Yang dibangun bukan hanya di Jawa dan Sumatera saja, tetapi juga di luar kedua daerah itu. Sebab semua memiliki hak yang sama untuk punya jalan, airport yang baik," jelas Jokowi.

Keempat, pembangunan infrastruktur menurutnya dapat membangun persatuan dan kesatuan daerah baik antar kabupaten/kota, provinsi, pulau dan antarwilayah di Indonesia.

"Sehingga kita bisa bersatu. Dari Halmahera Utara bisa terbang ke Jakarta, ke Aceh, ke Kalimantan hingga ke Papua," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com