Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Kompas.com - 02/03/2021, 13:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka penerimaan 1 juta pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk formasi guru.

Jumlah tersebut didapatkan dari formasi ASN yang akan dibuka pada tahun 2021 sebanyak 1,3 juta.

Dikutip dari Kontan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah 1 juta guru tersebut nantinya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Tahun ini Insya Allah kami akan membuka peluang hampir 1,3 juta ASN," ujar Tjahjo saat membuka penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Siap-siap, Pembukaan Seleksi CPNS Diumumkan Maret Ini

Adapun dari 1,3 juta formasi tersebut, 1 juta diperuntukkan bagi guru dan sisanya adalah untuk bidan, perawat dokter, tenaga-tenaga penyuluh lainnya sesuai kebutuhan kementerian/lembaga serta instansi.

Tjahjo mengatakan, perekrutan 1 juta guru tersebut merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penerimaan 1 juta guru PPPK tersebut akan dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

"Program ini untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi tenaga honorer," kata dia.

Mereka yang bisa mendaftar untuk seleksi penerimaan guru PPPK tersebut adalah yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Baca juga: Jadwal CPNS 2021: Waktu Pendaftaran hingga Usulan dan Jenis Formasi

Selain formasi guru, aparatur di pemerintahan daerah juga membutuhkan pegawai ASN yang jumlahnya mencapai 189.000 orang.

Dengan rinician 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru dan 119.000 ASN untuk berbagai jabatan teknis yang dibutuhkan, termasuk tenaga kesehatan.

"Sementara untuk instansi pemerintah pusat telah ditentukan kebutuhan sebanyak sekitar 83.000 orang, dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS," kata Tjahjo.

Pengumuman penerimaan rencananya akan dilakukan pada bulan Maret 2021 setelah pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com