Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Program Vaksin Mandiri, KADIN: Tidak Ada Niat Komersialisasi

Kompas.com - 23/02/2021, 20:06 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya sosialisasi program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong dari pemerintah.

Sebab, pihaknya tidak ingin ada anggapan komersialisasi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niat komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah,” ujar Shinta, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Pengusaha Mau Keluarkan Uang untuk Vaksinasi Mandiri Karyawannya

Shinta mengungkapkan, program vaksin gotong royong mendapat respons baik dari kalangan pengusaha karena ingin segera melakukan pemulihan ekonomi.

Upaya ini disambut para pengusaha untuk meringankan beban negara dalam mempercepat proses vaksinasi pada masyarakat.

"Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” ucapnya.

Baca juga: Kadin: 6.700 Perusahaan Tertarik Ikut Program Vaksinasi Mandiri

Menurut Shinta, 6.689 perusahaan tertarik untuk mengikuti program vaksin mandiri yang ditawarkan pemerintah. Jumlah tersebut didapat melalui pendataan selama dua pekan.

Shinta mengatakan, banyak perusahaan yang ingin memberikan fasilitas vaksin gratis bagi para karyawan.

“Antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis,” tutur dia.

Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi (KPCPEN) Arya Sinulingga menjelaskan, program vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksin gratis pemerintah.

Selain itu, Arya menambahkan, fasilitas kesehatan yang dipakai dalam program vaksin gotong royong juga bukan fasilitas kesehatan pemerintah.

“Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksin gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya,” jelas Arya.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Namun demikian, Arya menyebut masih ada beberapa halangan untuk menjalankan program vaksin gotong royong ini. Seperti masih sulitnya menemukan vaksin saat ini, serta penentuan harga vaksin itu sendiri.

“Tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang mencari vaksin saat ini, dan tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal,” tambahnya.

Kemudian, Arya membantah anggapan vaksin gotong royong hanya diperuntukkan untuk orang kaya. Ia menyebut, program ini difokuskan untuk karyawan perusahaan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com