Terkait Program Vaksin Mandiri, KADIN: Tidak Ada Niat Komersialisasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya sosialisasi program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong dari pemerintah.

Sebab, pihaknya tidak ingin ada anggapan komersialisasi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niat komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah,” ujar Shinta, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Pengusaha Mau Keluarkan Uang untuk Vaksinasi Mandiri Karyawannya

Shinta mengungkapkan, program vaksin gotong royong mendapat respons baik dari kalangan pengusaha karena ingin segera melakukan pemulihan ekonomi.

Upaya ini disambut para pengusaha untuk meringankan beban negara dalam mempercepat proses vaksinasi pada masyarakat.

"Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” ucapnya.

Baca juga: Kadin: 6.700 Perusahaan Tertarik Ikut Program Vaksinasi Mandiri

Menurut Shinta, 6.689 perusahaan tertarik untuk mengikuti program vaksin mandiri yang ditawarkan pemerintah. Jumlah tersebut didapat melalui pendataan selama dua pekan.

Shinta mengatakan, banyak perusahaan yang ingin memberikan fasilitas vaksin gratis bagi para karyawan.

“Antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis,” tutur dia.

Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi (KPCPEN) Arya Sinulingga menjelaskan, program vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan program vaksin gratis pemerintah.

Selain itu, Arya menambahkan, fasilitas kesehatan yang dipakai dalam program vaksin gotong royong juga bukan fasilitas kesehatan pemerintah.

“Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksin gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya,” jelas Arya.

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Namun demikian, Arya menyebut masih ada beberapa halangan untuk menjalankan program vaksin gotong royong ini. Seperti masih sulitnya menemukan vaksin saat ini, serta penentuan harga vaksin itu sendiri.

“Tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang mencari vaksin saat ini, dan tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal,” tambahnya.

Kemudian, Arya membantah anggapan vaksin gotong royong hanya diperuntukkan untuk orang kaya. Ia menyebut, program ini difokuskan untuk karyawan perusahaan.

“Selentingan vaksin gotong royong ini untuk orang kaya tapi sebenarnya ini untuk karyawan mereka, ini wajar mengingat karyawan juga rentan terpapar Covid-19,” pungkasnya.

Timbulkan Ketimpangan

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menolak rencana pemerintah soal pelaksanaan vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, penyelenggaraan vaksinasi mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Menurut kami ide ini sangat buruk. Dari amanat Pancasila saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akses vaksin merupakan bagian dari keadilan yang harus kita upayakan," kata Irma, saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Menurut Irma, pandemi Covid-19 telah berdampak sangat dalam, terutama terhadap masyarakat miskin.

Ia mencontohkan soal tes usap atau swab test PCR mandiri yang belum bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, karena harganya yang cukup mahal.

Irma mengatakan, ketimpangan semacam ini tidak boleh berlanjut dalam program vaksinasi Covid-19.

"Rakyat kecil ini menjadi orang yang paling terdampak selama penanggulangan wabah yang tidak berhasil ini, dan sekarang program vaksinasi ditambah lagi bebannya," tutur Irma.

Baca juga: Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

Irma menegaskan, sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi.

Distribusi vaksin tidak dilakukan berdasarkan kemampuan finansial.

"Dalam situasi pandemi ya, harus dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin. Prinsip do no harm, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ada yang dirugikan," ujar dia.

Irma khawatir pemberian izin pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri ke perusahaan-perusahaan swasta makin membatasi ketersediaan vaksin gratis.

Sementara, produsen vaksin Covid-19 saat ini tidak banyak dan produksinya terbatas.

"Bayangkan, Sinovac dan semua perusahaan penyedia vaksin, kalau menghadapi permintaan negara saja sudah kewalahan, apalagi kalau nanti pengusaha atau swasta langsung potong jalur mengontak produsen dan membeli vaksin," kata Irma.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Menurut Irma, sebaiknya pemerintah mengajak sektor swasta ikut andil dalam proses distribusi dan sosialisasi vaksin Covid-19.

Ia menilai, banyak peran yang bisa dilakukan sektor swasta tanpa harus ikut menyelenggarakan vaksinasi sendiri demi alasan mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas (herd immunity).

"Pihak swasta jika mau berkontribusi mempercepat program vaksinasi bisa berperan lewat program CSR memberikan support dana kepada pemerintah untuk transportasi atau distribusi vaksin. Itu bisa ditanggung lewat dana CSR. Bisa juga bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang vaksin," tegasnya.