Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi Masif

Kompas.com - 22/02/2021, 23:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, kesiapan masyarakat dalam menerima vaksinasi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan strategi vaksinasi secara nasional agar target yang dicanangkan bisa tercapai.

Untuk itu, ia menilai langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Hasil dari sebuah lembaga survei yang menyatakan hanya 54,9 persen warga yang bersedia divaksinasi harus menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara nasional," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Alami Efek Samping Usai Divaksinasi Covid-19

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut masih ada sekitar 41 persen masyarakat enggan divaksinasi.

Menurutnya, angka 41 persen itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Strategi yang tepat harus segera diaplikasikan untuk memberi pemahaman kepada hampir separuh jumlah warga yang menjadi sasaran vaksinasi nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Lestari mengingatkan catatan pemerintah bahwa untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity), jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 70 persen dari populasi atau 182 juta orang.

Berkaca pada temuan survei tersebut, pemerintah dinilai harus segera melakukan sosialisasi secara masif agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19 meningkat.

Sebab, ia menilai masih ada hampir separuh jumlah warga sasaran atau sekitar 90 juta orang ternyata menolak vaksinasi.

Selain itu, Lestari juga menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik, harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik untuk menekan munculnya efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

"Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik diharapkan minat masyarakat terhadap vaksinasi juga meningkat," harap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Lestari juga berharap, optimisme dan disiplin dalam menjalankan tahapan vaksinasi Covid-19 harus tetap dijaga.

Sehingga, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang menolak vaksinasi akan terus berkurang, sedangkan yang setuju divaksinasi akan terus bertambah.

"Di sisi lain ajakan terhadap masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, harus terus disampaikan agar menjadi norma dalam keseharian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com